Menteri Maman Klaim Driver Ojol Sepakat Berstatus UMKM

Driver Ojol Resmi Diakui Sebagai Pelaku UMKM, Menteri Maman Ungkap Rincian Manfaatnya

Kabarberita911.com – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengakui para pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa mayoritas driver telah menyetujui rencana ini. Ia menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan dialog intensif dengan kurang lebih dua puluh asosiasi serta komunitas ojol di seluruh Indonesia.

Manfaat Status UMKM untuk Driver

Penetapan status ini membawa berbagai keuntungan bagi para pengemudi. Salah satunya adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mengakses berbagai insentif pemerintah yang khusus ditujukan untuk pelaku UMKM.

Maman menyoroti salah satu insentif penting berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan status baru ini, pengemudi dapat mengajukan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa perlu menyediakan agunan. Hal ini dinilai akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

“Aspirasi mereka semua mayoritas ke UMKM. Artinya ke usaha mikro gitu,” ujar Maman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Klarifikasi Isu Pajak Penghasilan

Mantan politikus Partai Golkar ini juga menepis kabar yang beredar bahwa driver ojol akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) setelah resmi berstatus sebagai pengusaha mikro. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks belaka.

“Jadi saya mau lurusin kalau misalnya ada yang cerita-cerita atau isu yang mengatakan bahwa ojol akan dikenakan pajak dan segala macam, saya luruskan enggak. Jadi 100 persen itu isu hoaks,” ujarnya.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pelaku UMKM perorangan dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak perlu membayar PPh. Maman menghitung bahwa penghasilan rata-rata driver ojol berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan. Angka ini masih jauh di bawah batas kena pajak tahunan sebesar Rp500 juta atau setara Rp40 juta per bulan.

Finalisasi Peraturan Presiden

Keputusan mengenai status driver ojol akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital. Saat ini, aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mempercepat penerbitan beleid ini demi meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.

Pemerintah bersama DPR RI saat ini menyinkronkan dua pasal terakhir dari draf aturan. Maman optimis proses ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kita sepakat dengan menteri-menteri dan juga tadi kita hearing juga, bicara dengan pimpinan DPR, kita sepakat mau kita tuntaskan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam seminggu inilah kita tuntaskan,” ujar Maman.

Menjaga Keberlanjutan Bisnis Aplikator

Politikus dari Partai Golkar ini memastikan bahwa aturan yang disusun juga memperhatikan keberlanjutan bisnis aplikator. Komunitas ojol telah menitipkan pesan agar kebijakan pemerintah tidak mematikan kelangsungan usaha para aplikator.

Peraturan turunan dari Perpres akan disusun sesuai wewenang masing-masing institusi. Lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk angkutan roda dua. Layanan ojek dan kurir online termasuk dalam cakupan aturan ini. Namun, transportasi roda empat tidak disasar oleh regulasi tersebut.

“Yang menjadi fokus pengaturan mengenai pengantara orang, pengantara barang, dokumen, dan juga makanan,” ujar Dudy.