Penipuan CPNS Mencuat di Jatim, Rugi Ditaksir Tembus Rp20 M

Skandal Penipuan Seleksi CPNS di Jawa Timur: Korban Rugi Capai Rp20 Miliar

Kabarberita911.com – Sebuah kasus penipuan yang melibatkan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini sedang hangat dibicarakan di Jawa Timur. Dugaan kuat menyebutkan bahwa oknum militer aktif turut andil dalam skandal ini. Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan telah melampaui angka Rp20 miliar, dengan jumlah korban yang diduga melebihi dua puluh orang.

Pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, sejumlah individu yang mengaku sebagai korban telah datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur untuk membuat laporan resmi.

Profil Pelaku dan Mekanisme Penipuan

Ketut Surya Putra, kuasa hukum para korban, menjelaskan bahwa dalam laporan awal, mereka mendaftarkan seorang bernama OP sebagai terlapor. OP merupakan pemilik lembaga pelatihan kerja PT PTC yang berkantor di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut keterangan Ketut, masalah ini bermula ketika para pelapor mengikuti ujian seleksi CPNS resmi untuk tahun 2024 hingga 2025. Mereka menargetkan berbagai instansi pemerintah, namun akhirnya dinyatakan gagal di tahap akhir seleksi.

Setelah kegagalan tersebut, oknum-oknum yang masih aktif bertugas di instansi-instansi militer Jawa Timur mulai mendekati para pelapor. Mereka menawarkan bantuan agar calon pegawai tersebut bisa lolos melalui jalur seleksi susulan.

“Modusnya adalah para korban ini didekati oleh orang-orang yang saat ini masih menjabat di suatu instansi aktif. Namun mereka ini menawarkan korban ini untuk bertemu dengan si pelaku OP,” ujar Ketut di Mapolda Jatim.

Kepercayaan para pelapor terhadap oknum-oknum tersebut tidak lepas dari fakta bahwa keluarga mereka sendiri merupakan purnawirawan atau bahkan masih menjadi perwira aktif di instansi yang sama.

Jaminan dan Biaya yang Ditagihkan

Setelah dipertemukan dengan OP, para korban diberi janji bahwa mereka akan diterima melalui jalur susulan ke berbagai instansi pemerintah. Janji tersebut mencakup kementerian, kejaksaan, IPDN, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

OP meminta pembayaran dalam kisaran Rp300 juta hingga Rp700 juta, tergantung pada instansi tujuan. Besaran nominal disesuaikan dengan tingkat prestige instansi yang dituju.

“Contohnya, misalkan jika ingin masuk di instansi A dia harus merogoh kocek Rp700 juta, di instansi B dia merogoh kocek Rp500 juta. Berbeda-beda seperti itu,” ujarnya.

Setelah melakukan pembayaran, para korban diarahkan untuk mengikuti serangkaian tes yang mencakup akademik, fisik, psikologi, dan kesehatan. Semua tes ini dirancang seolah-olah diselenggarakan oleh lembaga negara resmi.

Dokumen Palsu dan Intimidasi

OP mengirimkan surat keputusan (SK) serta jadwal tes dengan kop surat resmi lembaga negara kepada para korban. Namun, setelah dilakukan verifikasi ke instansi terkait, ditemukan bahwa seluruh dokumen tersebut palsu.

“Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, ternyata SK dan juga jadwal yang dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu. Surat-surat yang dikeluarkan juga palsu semua. Ada kop surat resmi, ada SK penunjukan, tapi palsu semua,” ujarnya.

Walaupun telah melalui serangkaian tes susulan, para korban ternyata tidak diterima di instansi mana pun. Janji OP yang telah disampaikan sejak tahun 2024 hingga 2025 belum terealisasi hingga saat ini.

Dalam tahap pertama pelaporan, lima korban telah datang dengan total kerugian sebesar Rp3,5 miliar. Namun, Ketut menegaskan bahwa jumlah korban dan kerugian di luar kelompok tersebut, termasuk dari luar Jawa Timur, jauh lebih besar.

“Sudah mencapai kerugian Rp20 miliar lebih, karena korbannya sudah diduga jelas lebih dari 10 orang,” ujarnya.

Yang menarik, beberapa korban yang hendak melapor justru mendapat intimidasi dari oknum institusi militer. Ancaman yang disampaikan adalah uang mereka akan hangus jika proses dilaporkan ke polisi. Bahkan, ada ancaman bahwa korbanlah yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana penyuapan.

Ketut mengakui bahwa ia belum dapat mengungkap secara detail dari institusi mana oknum-oknum militer yang menjadi perantara OP berasal. Namun, ia memastikan bahwa salah satu instansi yang melibatkan para korban merupakan oknum dari instansi kemiliteran.

Ketut berharap kepolisian dapat mengusut tuntas laporan ini. Tujuannya agar nama instansi-instansi yang dicatut tidak tercoreng, uang korban dikembalikan, dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

“Harapan saya selaku tim dan kuasa hukum berharap teman-teman kepolisian juga dapat turut serta membantu terkait prosedur ini dan juga laporan ini. Yang diinginkan para korban uang kembali dan juga hukuman un”