KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Imigrasi Jabar
KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penangkapan terhadap mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Tindakan ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada 2-3 Juni 2026, yang sebelumnya telah menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam operasi ini, KPK berhasil mengamankan total 17 orang, termasuk dua individu yang saat ini sedang diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi.
Detail Operasi Tangkap Tangan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa para tersangka terlibat dalam skema pemerasan dan penerimaan gratifikasi selama masa jabatannya. “Benar, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 juga terlibat dalam operasi ini. Inisialnya G,” jelas Budi. Ia menambahkan bahwa selama dua hari operasi, tim KPK mengumpulkan barang bukti berupa kendaraan bermotor dan barang berharga, serta dokumen terkait proses pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA).
Dari total 17 orang yang diamankan, delapan di antaranya merupakan penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sembilan lainnya berasal dari pihak swasta. “Dua pihak swasta diamankan di Bali, satu PNS di Jabar yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat, dan sisanya di Jakarta serta sekitarnya,” terang Budi. Penangkapan ini menggambarkan upaya KPK dalam memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan, khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dampak dari Penangkapan
KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi menjadi sorotan karena menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus ini berpotensi memperlihatkan hubungan antara pejabat pemerintahan dengan pihak swasta dalam proses penerbitan visa dan izin tinggal bagi WNA. Menurut Budi, konstruksi pasal yang akan digunakan masih dalam pengecekan, namun KPK memperkirakan terduga terlibat dalam tindak pidana suap, pemerasan, atau penerimaan gratifikasi.
Penangkapan ini juga memperkuat reputasi KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang aktif menyelidiki kasus-kasus kompleks. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi pejabat lain untuk lebih transparan dalam menjalankan tugas. “Operasi ini menunjukkan bahwa KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi tidak hanya fokus pada kasus kecil, tetapi juga korupsi skala besar yang melibatkan beberapa institusi,” tambah Budi. Dengan penegakan hukum ini, KPK berupaya mengurangi peluang kecolongan dalam sistem administrasi imigrasi.
Sebagai bagian dari operasi, KPK juga menggeledah lokasi-lokasi yang relevan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung penuntutan para tersangka. Selain kendaraan dan logam mulia, tim KPK menyita dokumen-dokumen yang menunjukkan alur pengambilan keputusan dalam pemberian izin tinggal. “Barang bukti yang diperoleh membantu memperjelas peran masing-masing tersangka dalam skema korupsi,” ujar Budi. Penyelidikan ini masih berlangsung, dan KPK akan segera mengumumkan hasil investigasinya.
Sebagai bagian dari langkah KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi, kasus ini juga memicu perhatian masyarakat terhadap transparansi dalam sistem pemerintahan. Penyelidikan terhadap kementerian yang berwenang dalam pemberian visa WNA menjadi sorotan, terutama setelah ditemukan indikasi praktik yang menyalahgunakan wewenang. “KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus yang memengaruhi kepercayaan publik,” kata Budi. Ia menegaskan bahwa lembaga anti-korupsi akan terus memperluas jaringan penyelidikan hingga ke semua tingkatan.
Selama dua hari operasi, KPK telah menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dengan berbagai upaya penyelidikan. Tindakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu langkah penting dalam menekan praktik korupsi yang berkembang di sektor imigrasi. “KPK Juga Tangkap Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar adalah bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kredibilitas institusi pemerintahan,” pungkas Budi. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya mengenai individu, tetapi juga menyoroti kebutuhan reformasi sistem birokrasi di Indonesia.
