Pesantren dengan 1.000 Santri atau Lebih Boleh Punya Dapur MBG Sendiri

Kebijakan Baru: Pesantren Besar Kini Bisa Bangun Dapur MBG Sendiri

Kabarberita911.com – Pemerintah pusat telah mengeluarkan ketentuan terbaru yang memungkinkan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau sekolah berbasis keagamaan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri. Syarat utamanya adalah jumlah santri atau siswa minimal mencapai seribu orang. Dapur yang dibangun tersebut wajib memenuhi standar mutu, salah satunya adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Penjelasan dari Menteri Koordinator Pangan

Kebijakan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi pemerintah yang bertujuan menyesuaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren dan sekolah berasrama. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku khusus bagi lembaga dengan kapasitas penghuni yang besar.

“Hari ini juga sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Menurutnya, bagi lembaga yang memiliki jumlah santri di bawah seribu orang, pelayanan tetap akan dilakukan melalui SPPG terdekat. Hal ini dinilai dapat memudahkan distribusi layanan gizi. Sementara itu, pesantren dengan dua ribu santri atau lebih yang menerapkan sistem boarding dapat membangun fasilitas dapur di lokasi mereka sendiri, asalkan memenuhi standar yang sama dengan SPPG pada umumnya yang telah memiliki SLHS.

Verifikasi dan Pemetaan oleh Badan Gizi Nasional

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan pemetaan menyeluruh terhadap pondok pesantren. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyusunan data penerima manfaat serta memastikan kesiapan pelaksanaan program MBG.

“Termasuk pondok pesantren kami juga cek. Jangan sampai pernyataan sedikit kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian menjajakan jasa di level bawah,” ujar Sudaryono.

Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif terhadap pihak-pihak yang mengklaim mewakili BGN dan menawarkan bantuan untuk mengurus pendirian dapur MBG. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penentuan lokasi dapur maupun penerima manfaat dilakukan secara sistematis tanpa melibatkan perantara.

“Saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan,” ucapnya.

Saat ini, BGN masih melakukan penyisiran terhadap sekitar 27 ribu titik dapur yang telah terdata. Proses verifikasi juga mencakup sekolah dan lokasi penerima manfaat. Setelah tahap ini selesai, pemerintah akan memprioritaskan pengoperasian dapur di wilayah dengan kebutuhan paling tinggi. Daerah-daerah yang menjadi prioritas antara lain Papua, NTT, Nias, serta wilayah jauh di Kepulauan Maluku Utara dan Maluku.