Universitas Republik Indonesia: Visi Baru Pendidikan Kepemimpinan Nasional
Kabarberita911.com – Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada hari Rabu, 22 Juli. Dalam pernyataannya di Istana Negara, Donny menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki misi utama untuk mencetak generasi pemimpin bangsa yang berkualitas.
“Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny.
Struktur dan Pengembangan Kampus
URI merupakan kelanjutan dari program Sekolah Unggulan Garuda. Ke depan, Prabowo berencana membangun sepuluh kampus URI yang akan terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Donny menambahkan bahwa struktur organisasi URI di bawah Gubernur terdiri dari Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, yang kemudian membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta LAN.
Menurut Donny, LAN yang sudah beroperasi akan mengalami penguatan fungsi. Selama ini, lembaga tersebut fokus pada pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun ke depannya akan juga menangani pelatihan karyawan BUMN.
“Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” ujar dia.
Pelatihan dan Lokasi Kampus
URI saat ini sudah memulai operasinya dengan melatih 399 pegawai baru dari perusahaan milik negara agar menjadi pemimpin berkarakter dan berintegritas. Seluruh pembiayaan URI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kampus utama URI akan dibangun di Bogor, tepatnya di bekas lahan perkebunan sawit milik PTPN. Sementara itu, aktivitas sementara URI berlangsung di gedung Kementerian BUMN di Jakarta. Lulusan URI nantinya akan mendapatkan gelar sarjana, sama seperti kampus-kampus pada umumnya.
Model Pendidikan Kepemimpinan Internasional
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa URI dirancang untuk mencetak calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah terbukti di berbagai negara. Ia menjelaskan bahwa persiapan ini telah dilakukan sejak lama.
“Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Prasetyo mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), yang sekarang berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP). Lembaga pendidikan tersebut menjadi tempat bagi calon pejabat pemerintahan untuk menempuh pendidikan.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” kata dia.
Melalui pendekatan serupa, pemerintah Indonesia berharap para calon pemimpin memiliki kemampuan teknis yang kuat serta wawasan kebangsaan yang mendalam. Penguatan wawasan kebangsaan menjadi hal krusial mengingat para pejabat negara menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo.
