PPKG BK Buka Posko Data Eks Pekerja Hotel Sultan Mulai 22 Juni
Historic Moment: Langkah Strategis PPKGBK dalam Menjaga Hak Karyawan
Historic Moment – Sebuah Historic Moment terjadi saat PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno) membuka kembali posko pelayanan di Blok 15 GBK untuk menerima data dari mantan pekerja Hotel Sultan, mulai Senin (22/6) pukul 11.00 WIB. Lokasi posko berada di Gedung Parkir A, seberang Istora GBK, dan beroperasi setiap hari sebagai pusat informasi serta koordinasi bagi pekerja eks Hotel Sultan setelah pengelolaan lahan tersebut dialihkan ke pemerintah.
Peristiwa ini menjadi Historic Moment karena menandai upaya pihak pengelola untuk merespons kebutuhan para pekerja secara sistematis. Posko ini telah berjalan sejak Februari lalu, lima bulan sebelum eksekusi lahan Hotel Sultan, namun pada saat pembersihan diadakan pada Kamis (18/6), fungsi posko sementara digantikan oleh tim Crisis Center. Kini, pembukaan kembali posko diharapkan mampu mengumpulkan data lebih lengkap mengenai jumlah pekerja, hubungan kerja, dan hak-hak ketenagakerjaan mereka.
“Mulai Senin, 22 Juni, pukul 11.00 WIB, Posko Pelayanan Blok 15 di Gedung Parkir A, seberang Istora GBK, akan kembali beroperasi setiap hari. Kami meminta seluruh pekerja eks Hotel Sultan segera melaporkan diri agar bisa didata secara menyeluruh,” kata Hendry Arisandi, Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, dalam keterangan di hari Minggu (21/6).
Detil Pendataan dan Langkah PPKGBK
Pendataan ini memiliki makna besar sebagai bagian dari Historic Moment yang mencerminkan komitmen PPKGBK dalam menjaga kepentingan para pekerja. Hendry menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memperoleh gambaran akurat mengenai kondisi pekerja, terutama mengingat masih adanya perbedaan informasi mengenai jumlah pasti karyawan dan status pekerjaan mereka. Verifikasi dan pengolahan data dilakukan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
“Posko akan mencatat identitas, status kepegawaian, riwayat kerja, serta informasi lain yang diperlukan. Seluruh laporan kami verifikasi dan tindak lanjuti berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Karena itu, kami berharap pekerja datang langsung dengan dokumen pendukung,” ujarnya.
PPKG BK mengimbau mantan pekerja Hotel Sultan, termasuk yang bekerja dalam sistem tetap, kontrak, outsourcing, atau bentuk hubungan kerja lain, untuk menghadiri posko. Selain identitas, mereka dianjurkan membawa dokumen terkait pekerjaan agar proses pendaftaran lebih efisien. Langkah ini menjadi bagian dari Historic Moment yang mencoba memastikan transisi pengelolaan lahan tidak mengganggu hak-hak para pekerja.
Peran Pemerintah dan Reaksi Massa
Sebelumnya, pemerintah memastikan eks karyawan Hotel Sultan tidak akan dirugikan setelah lahan dialihkan. Wakil Menteri Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro, menekankan pentingnya PPKGBK melakukan pendataan dan mengawal nasib karyawan. Hal ini menjadi Historic Moment karena menunjukkan sinergi antara pihak pengelola dan pemerintah dalam menyelesaikan isu karyawan.
“Kami dari Kementerian Sekretariat Negara meminta PPKGBK untuk mendata dan mengawal nasib karyawan Hotel Sultan. Jadi, intinya kami tidak ingin mereka menjadi pihak yang dikorbankan setelah pengambilalihan aset,” kata Juri saat berbicara di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/6).
Lebih lanjut, Juri menyatakan eks karyawan akan diajak berkomunikasi untuk mencari solusi bersama. Ia juga membuka peluang mereka tetap aktif di kompleks GBK. “Kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita data, ajak komunikasi, dan berupaya agar mereka bisa terus beraktivitas di komplek tersebut,” ujarnya. Langkah ini diperkirakan akan memberikan dampak positif dalam mengurangi ketegangan antara pihak pengelola dan para pekerja.
Dalam rangka mengawali Historic Moment ini, PPKGBK menyiapkan berbagai fasilitas untuk memudahkan masyarakat. Selain penerimaan data, posko juga menjadi tempat konsultasi dan bimbingan bagi eks karyawan. Tim transisi akan memberikan informasi terkini mengenai proses pemberian penggantian hak, penyesuaian kontrak, serta langkah pemerintah dalam memastikan kesejahteraan para pekerja.
PPKG BK berharap dengan pembukaan posko ini, proses pendataan bisa berjalan lancar dan transparan. Selain itu, mereka juga ingin membangun kepercayaan bersama dengan mantan pekerja Hotel Sultan. Hendry menambahkan, posko ini akan menjadi jembatan dalam menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif. “Ini Historic Moment yang penting karena menunjukkan bahwa pihak pengelola tetap peduli pada nasib para pekerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, eksekusi lahan Hotel Sultan pada Kamis (18/6) menyebabkan kericuhan. Massa penolak pembersihan melempari petugas dengan batu dan botol. Akibatnya, polisi menangkap 119 orang, yang tidak termasuk mantan karyawan. Dalam insiden tersebut, 29 orang dilaporkan terluka, meliputi personel kepolisian, TNI, dan warga sipil. Namun, langkah pembukaan posko dianggap sebagai Historic Moment yang mengarah pada penyelesaian konflik dengan pendekatan lebih terstruktur.
