Special Plan: Mahasiswa Gelar Long March ke Bundaran HI Setelah Bus Dicegat Polisi
Special Plan – Sebuah Special Plan yang dirancang oleh organisasi mahasiswa telah memicu perhatian publik setelah aksi unjuk rasa dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). Mereka memulai perjalanan kaki ke Bundaran HI, sebagai bagian dari Special Plan yang bertujuan mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (12/6), dengan mahasiswa bergerak dari depan kompleks parlemen sekitar pukul 13.00 WIB. Namun, sebelum tiba di tujuan, rombongan mobil yang dibawa oleh peserta aksi sempat diblokir oleh polisi di area Semanggi, memicu perdebatan antara mahasiswa dan petugas kepolisian.
Perdebatan Antara Mahasiswa dan Polisi
Polisi mengingatkan mahasiswa untuk mengubah rencana aksi mereka dari kompleks parlemen ke Bundaran HI, karena takut terjadi kepadatan lalu lintas. Perwakilan BEM UI membantah bahwa Special Plan mereka tidak terbatas pada DPR dan menekankan bahwa tuntutan utama mereka melibatkan isu-isu nasional yang lebih luas. “Special Plan ini bukan hanya tentang DPR, tapi juga tentang upaya mengubah kebijakan yang dinilai tidak transparan,” kata salah satu pengurus aksi. Meski terjadi gesekan awal, mahasiswa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan aksi dengan berjalan kaki, memperlihatkan semangat konsisten dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam Special Plan ini, peserta aksi membawa sejumlah poster dan spanduk yang menyoroti tuntutan utama mereka. Aksi dimulai dengan konsultasi kecil antara mahasiswa dan polisi, lalu berlanjut ke penolakan pembatasan jalan oleh petugas. AKBP Adri Desas Furyanto, Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat, memberikan pernyataan yang menjadi sorotan: “Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Jika kalian sampai ke sini, tidak akan dihalangi,” ujarnya. Kalimat ini dianggap sebagai pemicu utama bagi mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan mereka meski menghadapi kendala lalu lintas.
Isu-Isu yang Dibawa dalam Aksi
Aksi Special Plan ini menyoroti lima isu penting yang dianggap masyarakat sebagai kebijakan kritis yang perlu diperbaiki. Pertama, mahasiswa menuntut penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus-menerus meningkatkan beban rakyat. Kedua, mereka menginginkan penurunan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa lebih stabil. Ketiga, isu pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan Program MBG (Masyarakat Berdaya Gunung) menjadi sorotan karena dianggap mengganggu kebijakan desa yang lebih adil. Keempat, aksi ini mengecam militerisme sipil yang dinilai mengurangi ruang demokrasi. Kelima, tuntutan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak dari tanggung jawab.
Dalam perjalanan kaki ke Bundaran HI, mahasiswa mengalami sejumlah kendala. Beberapa jalan terpilih diblokir oleh polisi, sehingga mereka terpaksa menempuh jalur alternatif. Meski begitu, kekuatan jumlah peserta aksi dan semangat mereka tetap memicu perhatian warga sekitar. Kebanyakan orang mengapresiasi tindakan mahasiswa sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, ada pula kelompok yang menilai aksi ini perlu lebih terorganisir agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.
Berbagai Special Plan ini, aksi berlangsung hampir sepanjang hari, mencapai durasi sekitar enam jam. Mahasiswa mengatur rute dan waktu secara detail, memastikan setiap langkah mereka memiliki makna. Aksi ini tidak hanya berupa perjalanan kaki, tetapi juga disertai dengan orasi, tuntutan tertulis, serta pemandangan keseluruhan yang menggambarkan kondisi politik dan sosial Indonesia saat ini. Penggunaan media sosial juga menjadi bagian dari strategi Special Plan, karena peserta aksi mengunggah foto dan video ke berbagai platform untuk memperluas kesadaran publik.
Sejumlah organisasi masyarakat dan media massa memantau aksi ini secara aktif. Mereka menganggap Special Plan mahasiswa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi. Aksi ini menjadi bahan diskusi di berbagai forum, baik secara lokal maupun nasional. Para pemimpin aksi menyatakan bahwa mereka tidak hanya ingin menekan pemerintah, tetapi juga menciptakan perubahan melalui dialog terbuka dan partisipasi yang lebih besar dari berbagai kalangan. Dengan Special Plan ini, harapan mereka adalah agar isu yang mereka soroti bisa mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
