Aksi Massa Bali Kritik Kebijakan Tidak Pro Rakyat, Pukul Kulkul Bulus
Latest Program – Senin (6/7), ribuan peserta aksi massa berkumpul di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Bali, untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpijak pada kebutuhan rakyat. Aksi ini menjadi bagian dari perayaan “Grubug Agung Pulihkan Bali & Indonesia,” yang menyoroti krisis ekonomi, lingkungan, dan sosial yang menggerogoti masyarakat Bali. Peserta aksi, yang berasal dari berbagai organisasi seperti Kekal Bali, Frontier Bali, dan Walhi Bali, menggunakan simbol-simbol khas seperti kulkul bulus dan tampah sayuran untuk menegaskan pesan mereka.
Tema Aksi dan Simbol yang Digunakan
Pemilihan tema “Grubug Agung Pulihkan Bali & Indonesia” dirancang untuk memvisualisasikan ketidakseimbangan sistem yang terjadi di wilayah ini. Aksi ini tidak hanya menyoroti isu lingkungan, seperti kerusakan lahan dan kekurangan air bersih, tetapi juga mengecam kenaikan harga bahan pokok yang merugikan masyarakat kecil. Salah satu pementasan teatrikal menunjukkan konflik antara pelanggan dan pedagang, di mana adegan dramatis menggambarkan kesulitan ekonomi akibat melemahnya rupiah dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Simbol kulkul bulus yang dipukul dalam aksi ini menggambarkan kerusakan sistem demokrasi dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.
Peserta aksi juga membawa poster dengan pesan seperti “Cintaku Pada Lingkungan Terhalang Alih Fungsi Lahan,” yang menyoroti dampak negatif dari kebijakan pariwisata yang dominan di Bali. Menggunakan alat tradisional seperti kentongan dan tampah sayuran, mereka berharap menyampaikan aspirasi mereka secara menyentuh. Aksi ini menjadi salah satu bentuk Latest Program yang menggabungkan elemen kritis dan simbolik untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
Kebijakan yang Dikritik dan Dukungan untuk Perubahan
Kebijakan pemerintah yang menjadi fokus kritik dalam aksi massa ini meliputi alih fungsi lahan, kenaikan harga BBM, dan ketegangan ekonomi yang menghimpit masyarakat. I Wayan Sathya Tirtayasa, Sekjen Frontier Bali, menjelaskan bahwa pemukulan kulkul bulus adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat. “Masyarakat kecil ingin menyuarakan aspirasi mereka, tetapi terkadang diperlakukan secara represif,” tegas Tirtayasa dalam pernyataan sikap yang disampaikan.
Dalam perayaan ini, peserta aksi mengharapkan tiga poin utama yang menjadi pernyataan sikap: pertama, mendorong Gubernur Bali dan DPRD Bali untuk menerapkan moratorium pariwisata demi mengatasi krisis lahan dan air bersih; kedua, meminta Presiden RI dan DPR RI menghentikan kriminalisasi serta kekerasan terhadap pelaku Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan; ketiga, menyatakan dukungan untuk kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi, khususnya penstabilan nilai rupiah dan penurunan harga BBM nonsubsidi. Seluruh poin ini dianggap sebagai bagian dari Latest Program untuk memperkuat tuntutan mereka.
Aksi massa ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk media lokal dan nasional. Masyarakat dan aktivis lingkungan menganggap peristiwa ini sebagai bentuk protes yang kreatif dan emosional. Selain itu, aksi ini juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga Bali dalam menyuarakan kepentingan mereka. Penekanan pada simbol-simbol tradisional seperti kulkul bulus dan tampah sayuran memperkuat pesan bahwa isu-isu yang dibawa tidak hanya politis, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Krisis lahan, krisis air, dan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan lingkungan menjadi simbol kekacauan yang kian memuncak. Maka, kita memukul kulkul bulus sebagai bentuk perlawanan,” ujar Tirtayasa. Pernyataan ini menegaskan bahwa aksi massa bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi merupakan upaya untuk mengubah paradigma kebijakan yang dianggap tidak berpijak.
Aksi ini juga menunjukkan komitmen peserta untuk memperkuat perjuangan lingkungan dan sosial di Bali. Dengan menggunakan alat tradisional, mereka berharap masyarakat lebih terlibat dan merasakan dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Tirtayasa menambahkan bahwa tuntutan mereka bukan hanya untuk memperbaiki keadaan sekarang, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat dan alam. Dengan adanya Latest Program yang terus berkembang, harapan ini semakin terbuka untuk diwujudkan.
