Dudung Ungkap Pernah Hubungi Dadan Terkait MBG dan Dapur di Pesantren
Key Discussion – Dalam Key Discussion terbaru, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah isu bahwa dirinya memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dudung menjelaskan bahwa isu tersebut muncul karena ia pernah membantu mempertemukan para pengurus pesantren dengan Dadan beberapa bulan silam, yang kemudian menjadi alasan munculnya persepsi bahwa program MBG dan dapur pesantren bersifat khusus untuk dirinya.
Latar Belakang MBG dan Peran Pesantren
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan pangan berupa nasi bungkus, sayur, dan lauk kepada masyarakat yang membutuhkan. Pesantren, sebagai institusi pendidikan keagamaan yang banyak menyediakan makanan untuk santri, sering dijadikan sasaran penerima manfaat karena kebutuhan gizi yang tinggi di kalangan peserta didik. Dudung menyebutkan bahwa ada pesantren yang sudah memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti program ini, tetapi proses pengajuan masih dalam tahap pendahuluan.
“Ada pengurus-pengurus pesantren itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,”
Dudung menjelaskan bahwa setelah memperkenalkan pesantren kepada Dadan, ia tidak lagi terlibat dalam pembahasan teknis. Ia menekankan bahwa tugasnya hanya memfasilitasi pertemuan dan tidak mengambil alih pengambilan keputusan terkait implementasi program. Menurutnya, pengurus pesantren seharusnya berkoordinasi langsung dengan tim BGN untuk melanjutkan komunikasi.
Proses Koordinasi dan Persepsi Masyarakat
Dudung menyampaikan bahwa ia pernah meminta bantuan Dadan untuk mengajukan pesantren sebagai lokasi MBG. Namun, setelah pertemuan selesai, ia memastikan bahwa tidak ada hubungan langsung antara dirinya dengan pengelolaan dapur tersebut. “Saya sampaikan, ‘Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap, secara administrasi sudah siap’. Nah, realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Dadan, ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurrachman staf saya’.”
“Rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai. Bangunnya dapurnya pun belum terbangun,”
Isu yang muncul sebelumnya menyebabkan masyarakat mengira bahwa Dudung terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG. Namun, dalam Key Discussion ini, ia menjelaskan bahwa keputusan terkait lokasi dan realisasi dapur sepenuhnya diambil oleh BGN. “Cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya,”
Penjelasan ini dilakukan Dudung untuk memperjelas peran dan tanggung jawabnya dalam program MBG. Ia menegaskan bahwa keberadaan dapur di pesantren adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan makanan bergizi tersedia untuk keluarga santri. Namun, ia juga menyatakan bahwa jika ada yang ingin memverifikasi, dirinya siap memberikan bukti-bukti terkait.
Key Discussion ini juga membuka ruang bagi kritik terhadap proses koordinasi antara KSP dan BGN. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana program perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa ada kesan pemerintah bermain-main dalam penyaluran bantuan. Dudung berjanji akan memastikan semua proses dilakukan secara terbuka dan objektif.
Dengan Key Discussion yang dilakukan, Dudung berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa MBG adalah program yang mengutamakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menyasar masyarakat yang rentan, termasuk pesantren sebagai pusat kegiatan pendidikan yang berdampak luas pada komunitas lokal.
