Kejagung: Anggaran MBG Dikelola Yayasan Terafiliasi Bos BGN Dadan Cs
New Policy baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan para pengurusnya. Kebijakan ini mengubah sistem pengelolaan anggaran MBG, yang pada tahun 2025 mencapai Rp85,2 triliun dan meningkat menjadi Rp268 triliun di tahun 2026, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana oleh yayasan yang diduga berhubungan dengan para bos BGN menimbulkan kecurigaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi New Policy tersebut.
Implementasi New Policy dan Kontroversi Afiliasi
Penyidikan Kejagung yang dipimpin oleh Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap bahwa yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG tidak memenuhi kriteria formal. Meski demikian, mereka tetap dipilih melalui proses verifikasi yang diduga dimanipulasi di portal mitra BGN. Yayasan tersebut, yang dinilai memiliki koneksi dengan Dadan Hindayana dan rekan-rekannya, diberi akses ke dana sebesar ratusan miliar rupiah setiap hari. “Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan korupsi dalam pengelolaan New Policy MBG,” ujar Syarief dalam pernyataannya.
“Yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para bos BGN, seperti yang dimiliki oleh saudara DH, SS, dan LP, bisa dikatakan berada di bawah pengaruh atau kontrol pihak tertentu,” tambah Syarief. Ia menekankan bahwa terafiliasi tidak hanya berarti hubungan bisnis, tetapi juga pengaruh politik yang mungkin memengaruhi keputusan alokasi dana dalam New Policy ini.
Pelaku Korupsi dan Penahanan Tersangka
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi setelah penyidikan pada Rabu (3/6). Dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Setelah ditetapkan, ketiga individu tersebut langsung ditahan di Rutan Salemba untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pemecatan mereka memicu polemik mengenai keterlibatan yayasan yang terafiliasi dalam pengelolaan dana New Policy MBG, yang sebelumnya dianggap efektif dalam meringankan beban masyarakat.
Kebijakan New Policy ini memicu debat tentang keadilan dalam distribusi anggaran. Banyak pihak menilai bahwa keputusan menggunakan yayasan terafiliasi sebagai pengelola dana MBG berpotensi menimbulkan kesan tidak transparan. Sebagai respons, Kejagung menegaskan bahwa mereka sedang melakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik.
Dampak dan Reaksi Publik
Masyarakat memperhatikan perubahan dalam sistem pengelolaan dana MBG, terutama setelah ditemukan indikasi keterlibatan para bos BGN. Dalam survei kecil, sekitar 60% responden menyatakan kekecewaan terhadap New Policy karena merasa ada pengaruh pribadi atau politik dalam pemilihan mitra. “Dulu kami percaya program ini memberi manfaat, tapi sekarang ada kecurigaan bahwa dana terkelola tidak tepat sasaran,” kata salah satu warga yang tidak ingin namanya diketahui.
Di sisi lain, pihak yang terlibat mempertahankan bahwa New Policy ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Mereka menegaskan bahwa yayasan yang dipilih memiliki kapasitas teknis yang memadai. Namun, kritikus menilai bahwa kebijakan ini perlu diawasi lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana. Dengan New Policy ini, Kejagung juga berharap bisa memperkuat kontrol internal terhadap penggunaan anggaran negara.
Kebijakan pengelolaan anggaran MBG melalui yayasan terafiliasi tidak hanya memengaruhi proses distribusi bantuan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas pemerintah dalam memberikan layanan publik. Perubahan ini sejalan dengan upaya untuk mendorong pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola program seperti MBG, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga pusat. Meski demikian, New Policy ini masih dianggap sebagai langkah awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
