Kapolri Tanggapi Natalius Pigai Soal Jabatan Sipil di Polri
Latest Program – Minggu (7/6), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan respons terhadap usulan Menteri HAM Natalius Pigai tentang revisi Undang-Undang Polri. Usulan tersebut ingin memperbolehkan warga sipil mengisi beberapa jabatan di institusi kepolisian. Sigit menyatakan bahwa Polri sudah menerapkan mekanisme timbal balik yang memberi ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bergabung dengan kepolisian. Ia menegaskan bahwa hal ini sesuai dengan kebijakan yang memperkenalkan kesempatan bagi personel Polri bekerja di luar institusi, sejalan dengan Latest Program yang diusung oleh Pigai.
Usulan Natalius Pigai dan Konsep Civilian Oversight
Dalam wawancara sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan konsep Latest Program yang menekankan penerapan civilian oversight di Polri. Menurutnya, hal ini dapat memperkaya struktur manajemen, keuangan, dan pengembangan teknologi di kepolisian. Pigai menjelaskan bahwa prinsip ini sudah diterapkan di banyak negara maju seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda. “Jadi kenapa saya bilang warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri,” ujarnya dalam Latest Program yang dijadwalkan terbit hari ini. “Semua negara-negara modern di dunia itu namanya civilian oversight. Civilian oversight itu hampir semua pimpinan-pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, itu adalah pucuk pimpinannya sipil.”
Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi, begitu. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, ada kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri.
Pigai menjelaskan bahwa usulan ini bukan untuk mengganti Kapolri dengan sipil, melainkan sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan instansi pemerintah. “Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil,” katanya dalam Latest Program terbaru. Ia berharap kebijakan ini dapat memperbaiki koordinasi antara Polri dan sektor sipil, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi.
Kapolri Sigit Prabowo menyetujui prinsip resiprokal yang diusung Pigai. Menurutnya, pola kerja antara militer dan sipil sudah terbentuk sejak dulu. “Anggota Polri dan TNI selama ini memiliki akses untuk bekerja di instansi pemerintahan, jadi warga sipil juga seharusnya diberi kesempatan mengisi posisi tertentu di Polri,” imbuh Sigit. Ia menilai bahwa Latest Program ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkaya kepolisian dengan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai bidang.
Nanti dikotomi sipil militer, polisi dan sipil itu nanti akan hapus, terhapus otomatis karena ada sipil yang di TNI-Polri, ada TNI-Polri di wilayah sipil sehingga dikotomi berantem-berantem selama ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, ini sebenarnya saya membantu mendamaikan konflik antara sipil dan militer di Indonesia.
Usulan Natalius Pigai dalam Latest Program ini juga memperkenalkan gagasan bahwa kepolisian Indonesia bisa lebih efisien dengan adanya partisipasi dari kalangan sipil. Menurut Pigai, dengan menggabungkan kompetensi profesional dari berbagai sektor, Polri bisa menjawab tantangan tugas-tugas baru seperti penegakan hukum di era digital, pengelolaan data kependudukan, atau pengembangan layanan publik. “Program ini tidak hanya sekadar kebijakan administratif, tapi juga bagian dari upaya modernisasi kepolisian yang lebih adaptif dan transparan,” tuturnya.
Menurut analisis ahli, Latest Program yang diusung Natalius Pigai bisa menjadi langkah awal dalam mengubah struktur Polri menjadi lebih inklusif. Namun, ada pihak yang mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap kemandirian institusi kepolisian. Meski demikian, Sigit Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini tetap didasari kebijakan pemerintah yang ingin mengoptimalkan kinerja dan pelayanan kepolisian melalui sinergi dengan berbagai sektor. Dengan Latest Program, Polri diharapkan bisa menjadi institusi yang lebih terbuka dan berorientasi pada solusi masalah sosial secara luas.
