Kapolres Parepare Bantah Intervensi Penerbitan Sertifikat Dapur MBG
Kapolres Parepare Bantah Intervensi Penerbitan Sertifikat – Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, secara tegas membantah adanya intervensi dari pihaknya dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS) untuk Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dapur MBG tersebut memang belum memperoleh SLHS, meskipun telah memenuhi syarat berdasarkan standar yang ditetapkan. Menurut Kapolres, sertifikat SLHS dikeluarkan setelah dapur beroperasi dan hasil pengujian sampel dinyatakan memenuhi kriteria, sehingga tidak ada indikasi bahwa penerbitan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Proses Penerbitan SLHS Berdasarkan Standar
Kapolres Parepare mengungkapkan bahwa proses penerbitan SLHS dilakukan secara terstruktur dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). “SLHS diberikan setelah dapur beroperasi, karena pengambilan sampel adalah bagian kunci dalam menilai kelayakan sanitasi dan higenisnya,” jelas AKBP Indra dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com pada Jumat (12/6). Ia menambahkan, pihaknya hanya berperan sebagai pengawas, bukan pengambil keputusan dalam penerbitan sertifikat tersebut.
“Proses ini mengharuskan Dinkes melakukan inspeksi langsung ke lokasi dapur, mulai dari tahap pengolahan bahan hingga pendistribusian makanan, untuk memastikan semua aktivitas sesuai standar kesehatan,”
kata Kapolres. Pernyataan ini direspons oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Parepare, Muhammad Nur Akram Mulha, yang menegaskan bahwa Dapur MBG telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SLHS. “Seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk pengujian sampel, sudah selesai dilakukan dan hasilnya memenuhi kriteria, jadi sertifikat tinggal menunggu keputusan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Ketersediaan Sertifikat dan Tantangan Pengelolaan MBG
Menurut Akram, Dapur MBG yang dikelola oleh SPPG Polres Parepare telah menjalani serangkaian pemeriksaan rutin. “Kami melakukan pemeriksaan keamanan makanan setiap hari sebelum makanan didistribusikan ke sekolah, agar tidak ada risiko kontaminasi,” katanya. Namun, meski semua proses telah dipastikan memenuhi standar, sertifikat SLHS belum diterbitkan karena prosedur yang masih berlangsung. Kapolres Parepare menekankan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan, tanpa campur tangan aparat kepolisian.
Di sisi lain, Kapolres juga menjelaskan bahwa SLHS adalah bukti resmi yang diberikan setelah dapur memenuhi kondisi higenis dan sanitasi. “Sertifikat ini sangat penting karena menjamin bahwa makanan yang disalurkan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan warga sekitar,” kata AKBP Indra. Ia menambahkan, pihaknya telah memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan dapur MBG, tetapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan akhir terkait sertifikat.
Respons Masyarakat dan Langkah Pembenahan
Beberapa warga di sekitar Dapur MBG mengatakan bahwa mereka menyambut baik upaya pemerintah untuk meningkatkan akses makanan bergizi. “Meski belum ada sertifikat, makanan yang diberikan terlihat segar dan jauh lebih baik daripada sebelumnya,” ungkap salah satu warga. Namun, ada pula yang masih meragukan prosesnya, terutama karena penantian sertifikat SLHS terasa lama. Kapolres Parepare berkomitmen untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat, sekaligus menegaskan bahwa semua langkah dilakukan secara profesional dan berdasarkan aturan.
Dapur MBG saat ini melayani sekitar 1.839 penerima manfaat, termasuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta peserta posyandu. Meski belum memiliki SLHS, pihak pengelola berharap sertifikat tersebut segera dikeluarkan agar kegiatan ini dapat diakui secara resmi. “Penerbitan SLHS adalah langkah penting untuk memastikan konsistensi kualitas makanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tambah Akram. Pihaknya juga berencana memperkuat pengawasan terhadap proses distribusi makanan, sebagai upaya meminimalkan risiko kesalahan.
Di samping itu, Kapolres Parepare menyebutkan bahwa proses penerbitan sertifikat SLHS harus melalui beberapa tahap, termasuk evaluasi kinerja dapur dan pemenuhan standar operasional. “Kami memastikan semua prosedur dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat,” ujarnya. Pernyataan ini diharapkan dapat memperjelas bahwa Dapur MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga proyek yang diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan.
