Regulasi Layanan Pengantaran Digital Akan Dibuat Terpisah dari Transportasi Penumpang
Kabarberita911.com – Pemerintah Indonesia kini berada di tahap penyelesaian penyusunan kerangka regulasi untuk layanan pengantaran berbasis digital, mencakup makanan maupun barang. Kebijakan ini dirancang secara khusus berbeda dari aturan yang mengatur transportasi penumpang online. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, pemisahan tersebut diperlukan mengingat kedua sektor memiliki karakteristik operasional dan bisnis yang berbeda secara signifikan.
Karakteristik Bisnis yang Berbeda Membutuhkan Pendekatan Berbeda
Nezar menjelaskan bahwa pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki pola bisnis yang tidak sama. Oleh karena itu, regulasi yang dihasilkan juga harus disusun secara berbeda. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi yang terus berkembang di industri tersebut.
“Pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Karena itu regulasi turunannya juga harus disusun secara berbeda agar tetap memberikan kepastian, tetapi tidak menghambat inovasi yang berkembang di industri,” kata Nezar saat menerima audiensi Grab Indonesia di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).
Pembahasan mengenai substansi utama regulasi bersama kementerian dan lembaga terkait telah selesai dilaksanakan. Saat ini, proses telah memasuki tahap finalisasi. Draf besar hampir rampung, tinggal penyempurnaan beberapa definisi dan penyusunan aturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan layanan pengantaran barang dan makanan.
Mekanisme Penghitungan Biaya dan Aspek Keselamatan
Mekanisme penghitungan biaya layanan antar barang tidak dapat disamakan dengan transportasi penumpang. Hal ini disebabkan adanya variabel operasional tambahan yang perlu diperhitungkan. Nezar menambahkan bahwa pengantaran barang dan makanan memiliki komponen-komponen bisnis yang lebih kompleks. Ada waktu tunggu, ada dimensi barang, ada karakteristik layanan yang berbeda. Karena itu, mekanisme pengaturannya juga harus mempertimbangkan realitas operasional di lapangan.
Nezar juga menyinggung pentingnya penguatan aspek keselamatan dalam layanan antar barang. Ekosistem perdagangan digital membutuhkan standar informasi dimensi dan berat barang yang lebih akurat, agar pengemudi tidak menerima muatan melebihi kapasitas kendaraan. Platform e-commerce juga perlu memiliki mekanisme validasi yang lebih baik terkait ukuran dan berat barang. Informasi yang akurat penting untuk menjaga keselamatan mitra pengemudi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Aturan
Masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan tersebut. Pemerintah berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan turunan itu. Nezar menegaskan bahwa jika nantinya ada aturan turunan, tentu semua pemangku kepentingan akan terus dilibatkan dalam proses penyusunannya.
