Langkah Kemenpar Jelang Revalidasi UNESCO Geopark Raja Ampat
Topics Covered – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sedang mempercepat penguatan upaya-upaya strategis untuk memastikan Raja Ampat di Papua Barat Daya tetap memenuhi kriteria UNESCO Global Geopark. Dalam rangka revalidasi status tersebut, Kemenpar fokus pada peningkatan pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan, termasuk perbaikan infrastruktur, pengendalian polusi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat lokal.
Persiapan Strategis untuk Evaluasi UNESCO
Kemenpar telah memulai beberapa langkah konkret untuk menyukseskan revalidasi status geopark Raja Ampat. Salah satu fokus utama adalah pembentukan kebijakan pengelolaan wisata yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa keberhasilan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku sektor wisata.
Topics Covered – Selain itu, Kemenpar juga memperkuat komunikasi dengan pengelola perahu wisata untuk memastikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Pihaknya sedang mengembangkan program pengawasan terhadap aktivitas penyelaman dan pengaruh negatif dari pengunjung. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan konservasi lingkungan,” ujar Widiyanti setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata.
Langkah Khusus dalam Mengatasi Tantangan
Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, Kemenpar berencana memperkenalkan kebijakan pengelolaan limbah laut yang lebih ketat. Selama ini, sampah dari daratan yang terbawa arus sungai menjadi perhatian utama. Untuk mengatasinya, akan diterapkan sistem pengumpulan sampah di titik-titik kritis dan penguatan kerja sama dengan masyarakat setempat.
Topics Covered – Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas. Kementerian memperkirakan pemasangan 136 mooring buoys di area strategis akan meminimalkan kerusakan dasar laut akibat tali perahu. Selain itu, penginapan lokal akan diubah menjadi akomodasi hijau, dengan persyaratan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan plastik. “Ini bukan hanya tentang pengelolaan teknis, tapi juga kesadaran masyarakat,” tambah Widiyanti.
Kebijakan baru tersebut juga mencakup pengaturan kapasitas daya dukung lingkungan yang lebih tepat. Pihaknya menekankan pentingnya menghitung jumlah pengunjung ideal per hari untuk setiap destinasi wisata, termasuk pantai dan terumbu karang. “Jika kapasitas terlebihi, dampak ekologis bisa menjadi lebih parah,” jelasnya. Di samping itu, Kemenpar sedang menyusun kerangka kerja kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung proses evaluasi.
Penguatan Partisipasi Masyarakat
Topics Covered – Keterlibatan masyarakat lokal dianggap kunci keberhasilan revalidasi geopark Raja Ampat. Kemenpar bekerja sama dengan lembaga adat dan komunitas setempat untuk memastikan kebijakan pariwisata tidak hanya berdampak positif secara ekonomi tetapi juga memperkuat kesadaran lingkungan. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis wisata juga sedang dikembangkan guna mendorong masyarakat menjadi bagian dari solusi.
Dalam peningkatan tata kelola, Kemenpar berencana mengadakan pelatihan untuk para pengelola wisata kecil dan besar. Mereka akan diberikan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah. “Pariwisata ramah lingkungan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan masyarakat,” tambah Widiyanti. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan kawasan Raja Ampat secara keseluruhan.
Kemenpar juga sedang mengajukan rekomendasi ke UNESCO untuk evaluasi penuh. Tim asesor akan melakukan kunjungan ke Raja Ampat bulan Agustus mendatang. Evaluasi ini akan mengecek sejauh mana komitmen pihak terkait dalam menjaga konservasi dan pembangunan berkelanjutan. “Kita ingin menunjukkan bahwa Raja Ampat tetap menjadi contoh terbaik pengelolaan geopark,” kata Widiyanti.
