Special Plan: Mojtaba Khamenei Bersikeras Larang Uranium Iran Dibawa ke Luar Negeri
Special Plan menjadi pusat perhatian dalam upaya Iran mempertahankan kendali atas sumber daya nuklirnya. Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memperkuat sikapnya melarang ekspor uranium yang sudah diperkaya, termasuk rencana yang diajukan oleh AS dalam rangka menegosiasikan pengurangan kapasitas senjata nuklir. Dua pejabat senior Iran mengonfirmasi instruksi ini, dengan menyatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung melalui mediator. “Special Plan mengharuskan uranium diperkaya tidak boleh meninggalkan wilayah Iran, sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan yang bertujuan memastikan keamanan nuklir negara ini,” ujar salah satu sumber kepada Reuters pada Kamis (21/5).
Langkah Strategis untuk Memperkuat Kekuatan Nuklir
Kebijakan larangan ekspor uranium oleh Iran dianggap sebagai bagian dari Special Plan yang bertujuan memperkuat posisi negara tersebut dalam diplomasi internasional. Pemimpin Tertinggi Iran percaya bahwa jika uranium terperkaya dikeluarkan dari Iran, hal itu akan meningkatkan risiko serangan dari AS dan Israel. Hal ini diungkapkan oleh pejabat tinggi yang menambahkan bahwa eksportasi uranium bisa mengurangi daya tahan Iran terhadap tekanan internasional. “Special Plan memastikan bahwa uranium Iran tetap menjadi alat penguasaan kekuasaan dalam skala besar,” jelas sumber tersebut.
“Kami akan mendapatkannya. Kami tidak membutuhkannya, tidak menginginkannya. Kami mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya. Kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya,” ujar Trump kepada jurnalis di Gedung Putih pada hari yang sama.
Trump sebelumnya menekankan bahwa Special Plan harus menjadi fondasi bagi negosiasi dengan Iran. Ia menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis AS, terutama dalam konteks perang yang terus berlangsung. Pemimpin Tertinggi Iran menganggap kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menegakkan kebijakan internasional yang bersifat konservatif. “Dengan Special Plan, Iran bisa menjaga keseimbangan antara keamanan nuklir dan kebutuhan diplomatik,” tutur sumber lain kepada The New York Times.
Perkembangan dalam Riset Uranium Iran
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memperkirakan bahwa Iran telah mencapai tingkat pemerkayaan uranium sebesar 60 persen, yang sangat dekat dengan ambang 90 persen untuk produksi senjata nuklir. Angka ini menjadi dasar bagi kebijakan Special Plan yang mengharuskan Iran mempertahankan kontrol atas uranium yang diperkaya. Pihak Israel juga menyoroti bahwa Trump telah menegaskan keinginan untuk mempercepat proses pengiriman uranium terperkaya ke luar negeri sebagai bagian dari strategi tekanan terhadap Iran.
“Presiden telah menjelaskan dengan jelas batasan Amerika Serikat dalam negosiasi. Ia hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan kepentingan rakyat AS,” tambah Juru Bicara Gedung Putih Olivia Wales.
Dalam konteks Special Plan, Iran menolak tawaran AS untuk memperbolehkan pengiriman uranium, karena dianggap mengancam kemampuan negara itu dalam mengembangkan senjata nuklir secara mandiri. Meski AS terus menekankan kebutuhan mengurangi jumlah uranium terperkaya, Iran bersikeras bahwa Special Plan adalah jaminan utama untuk menghindari terjebak dalam kesepakatan yang tidak seimbang. Pihak pemerintah Iran juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada persaingan dengan negara-negara lain yang memiliki kemampuan nuklir.
Kebijakan Special Plan menimbulkan perdebatan internasional, dengan beberapa negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembelaan kekuasaan Iran. Namun, negara-negara lain seperti Rusia dan Tiongkok mendukung kebijakan ini, karena dianggap mengurangi risiko konflik yang lebih besar. Pemimpin Tertinggi Iran berharap Special Plan dapat menjadi landasan untuk menegaskan dominasi Iran di kawasan Timur Tengah. “Dengan Special Plan, Iran tidak hanya mempertahankan keselamatan nuklir, tetapi juga memperkuat posisi politik di tingkat global,” tambah sumber pemerintah Iran kepada AFP.
