Pansus DPD Dorong Peta Jalan Penanganan Konflik di Papua

Pansus Papua DPD RI Desak Strategi Penyelesaian Konflik yang Terukur

Kabarberita911.com – Situasi keamanan di Papua kembali menjadi perhatian serius setelah rangkaian kekerasan dan konflik bersenjata menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta dampak luas bagi kehidupan warga. Panitia Khusus Papua DPD RI meminta pemerintah segera menyusun peta jalan penyelesaian konflik agar langkah penanganan tidak berjalan secara terpisah dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, menilai evaluasi berskala nasional diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan. Peta jalan tersebut diharapkan memuat jadwal pelaksanaan, pembagian kewenangan antarlembaga, indikator capaian, dan sistem pengawasan.

“Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan,” kata Filep dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Audiensi di Mimika Menyoroti Kondisi Warga

Dorongan itu disampaikan dalam audiensi Pansus Papua DPD RI di Kantor Bupati Mimika. Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur TNI, Komnas HAM, serta tokoh masyarakat di wilayah setempat. Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, melainkan juga persoalan kemanusiaan yang muncul akibat konflik.

Pansus menelaah kondisi warga yang mengungsi, korban kekerasan, akses pendidikan, dan keberlangsungan layanan kesehatan. Isu-isu tersebut dinilai saling berkaitan karena gangguan keamanan dapat membuat keluarga kehilangan tempat tinggal, anak-anak terhambat mengikuti pembelajaran, serta masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan dasar.

Filep menyampaikan data Komnas HAM yang mencatat 42 kejadian kekerasan dan konflik bersenjata di Papua selama semester I 2026. Peristiwa-peristiwa itu menyebabkan 59 orang meninggal dunia serta 50 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dari total korban meninggal, 43 orang merupakan warga sipil. Delapan korban berasal dari unsur TNI/Polri, sementara delapan lainnya merupakan anggota kelompok sipil bersenjata. Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari di daerah terdampak.

“Di balik setiap angka terdapat manusia, keluarga, anak-anak, kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, kesehatan dan sumber penghidupan,” ujar Filep.

Keberhasilan Tidak Cukup Diukur dari Berhentinya Konflik

Bagi Pansus Papua DPD RI, penanganan konflik tidak dapat dinilai semata-mata dari penurunan atau berhentinya kekerasan. Ukuran yang lebih nyata adalah pulihnya kehidupan warga. Masyarakat perlu dapat kembali ke kampung halaman dengan aman, anak-anak kembali belajar, dan layanan kesehatan bisa dijangkau tanpa hambatan.

Pemulihan juga membutuhkan kesiapan fasilitas dasar. Kepulangan warga, misalnya, akan sulit menjadi solusi apabila rumah belum tersedia, sekolah belum dapat beroperasi, fasilitas kesehatan belum berfungsi, atau situasi keamanan belum benar-benar memberi rasa aman. Karena itu, penyelesaian konflik memerlukan koordinasi antara kebijakan keamanan dan pemenuhan kebutuhan sipil.

“Jangan sampai masyarakat dipulangkan, tetapi sekolah belum berfungsi, fasilitas kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun dan kondisi keamanan belum memberikan rasa aman,” ujarnya.

Penekanan pada layanan publik menunjukkan bahwa dampak konflik memiliki jangkauan panjang. Pendidikan yang terputus dapat mengganggu proses belajar anak-anak, sementara terbatasnya layanan kesehatan berisiko memperberat keadaan kelompok rentan. Kehilangan sumber penghidupan juga dapat menambah beban keluarga yang terdampak perpindahan atau ketidakpastian keamanan.

Usulan Tim Investigasi, Rekonsiliasi, atau Dialog

Selain meminta peta jalan nasional, Filep mendorong adanya langkah khusus untuk mengusut kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut pembentukan tim investigasi sebagai salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pilihan lain yang diajukan ialah tim rekonsiliasi atau tim dialog.

“Presiden harus segera ambil keputusan yaitu dengan membentuk tim investigasi, atau tim rekonsiliasi atau tim dialog untuk memastikan papua aman dan damai,” kata Filep.

Gagasan tersebut menempatkan pencarian fakta, penyelesaian persoalan, dan pembukaan ruang komunikasi sebagai bagian dari upaya yang dapat berjalan berdampingan. Evaluasi nasional juga dipandang penting agar setiap institusi yang terlibat memiliki peran yang jelas dan pelaksanaan kebijakan dapat dipantau secara terbuka.

Peta jalan yang memiliki tenggat serta indikator capaian dapat membantu mengarahkan penanganan pada tujuan yang lebih konkret. Dalam konteks Papua, sasaran itu bukan hanya situasi yang lebih aman, melainkan juga keberlanjutan kehidupan warga melalui pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi yang dapat kembali berjalan.

Temuan dari kunjungan dan audiensi Pansus Papua DPD RI selanjutnya akan dibawa ke pembahasan lanjutan. Proses tersebut diharapkan menghasilkan perhatian yang lebih menyeluruh terhadap konflik, termasuk kebutuhan mendesak warga sipil di daerah-daerah terdampak.

Persoalan Papua membutuhkan kebijakan yang dapat menjawab keadaan di lapangan sekaligus memastikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Dengan target yang terukur dan pengawasan yang jelas, penanganan konflik diharapkan tidak berhenti pada respons jangka pendek, tetapi mengarah pada kondisi aman dan damai yang benar-benar dirasakan warga.