KSP Dudung Buka Suara soal Insiden Ricuh di Aceh

Kericuhan Hari Damai Aceh ke-21: Dudung Sebut Hanya Aksi Segelintir Oknum

Insiden di Halaman Masjid Raya Baiturrahman

Kabarberita911.com – Pada Sabtu (15/8), suasana peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berubah tegang. Saat kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung, massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meskipun aparat sudah sebelumnya meminta agar bendera itu tidak ditampilkan. Ketegangan kemudian memuncak menjadi aksi saling lempar antara warga dan petugas. Polisi akhirnya membubarkan kerumunan dengan gas air mata.

Polda Aceh memastikan situasi sudah kembali terkendali. Personel gabungan tetap disiagakan di sekitar lokasi, sementara patroli di sejumlah wilayah Aceh akan ditingkatkan.

Respons KSP: “Hanya Oknum-oknum Aja”

Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman, memberikan tanggapan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8). Ia menilai kericuhan tersebut bukan cerminan sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum aja. Rakyat Aceh itu NKRI. Dan itu memanfaatkan situasi, emang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian ya, cuman ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir aja.”

Dudung menambahkan bahwa kondisi di Aceh sudah membaik dan bendera merah putih kembali berkibar di lokasi kejadian.

“Kondusif udah, kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi.”

Pemerintah Gerak Cepat: Revisi UU Otsus dan Status Bendera Bulan Bintang

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah pusat tengah menangani sejumlah agenda terkait Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR mengenai revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, yang masa berlakunya akan berakhir pada 2027. Supratman menegaskan pemerintah berharap pembahasan revisi itu dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh sepakat untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh kepastian hukum terkait penggunaan Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh yang digelar setelah kericuhan pada Sabtu (15/8).