DJP Buka Suara soal Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta

DJP Jelaskan Kewenangan dalam Kasus Tagihan Pajak McLaren atas Nama Mekanik

Kabarberita911.com – Kasus tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp137,44 juta yang tercatat atas nama seorang mekanik di Tangerang mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mekanik tersebut, Yudariansyah atau Yuda, mengaku tidak pernah memiliki mobil McLaren yang disebut menunggak pajak selama dua tahun.

Petugas Samsat Ciledug sebelumnya mendatangi kediaman Yuda untuk meminta konfirmasi mengenai kendaraan sport mewah yang tercatat memakai identitasnya. Kedatangan itu membuat Yuda terkejut karena namanya tercantum sebagai pemilik mobil yang nilainya jauh dari kondisi kehidupannya sehari-hari.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa administrasi serta pemungutan PKB berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, penanganan pencatatan kendaraan dan tagihan pajak kendaraan dilakukan oleh instansi daerah terkait.

“Terkait pemberitaan mengenai seorang mekanik di Tangerang yang didatangi petugas Samsat untuk melakukan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan yang tercatat atas namanya, sementara yang bersangkutan menyatakan tidak memiliki kendaraan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan administrasi dan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Daerah,” kata Inge, Selasa (27/10).

Pemanfaatan Data untuk Kepentingan Perpajakan

Meski PKB dikelola pemerintah daerah, DJP menyatakan tetap memakai informasi dari berbagai pihak eksternal untuk menjalankan tugas perpajakan sesuai ketentuan. Data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam memahami profil wajib pajak dan mendukung proses pengawasan.

Inge menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap data tidak dilakukan secara serta-merta tanpa melihat gambaran wajib pajak secara menyeluruh. Sebelum meminta penjelasan dari seseorang, DJP akan melakukan penelitian atas profil wajib pajak, termasuk mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhannya.

“Sebelum melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak, DJP terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap profil Wajib Pajak, termasuk mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhannya,” ujarnya.

Jika dipandang perlu, otoritas pajak dapat menghubungi pihak terkait atau sumber informasi yang digunakan untuk memastikan data yang tersedia benar dan selaras. Langkah validasi ini penting ketika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh wajib pajak.

“Apabila diperlukan, DJP dapat melakukan konfirmasi dan validasi lebih lanjut kepada pihak atau sumber data terkait untuk memastikan kesesuaian informasi yang digunakan,” kata Inge.

Alamat Pemilik Membuat Petugas Curiga

Kejanggalan dalam kasus ini muncul saat Samsat Ciledug menelusuri alamat pemilik McLaren yang tercatat dalam dokumen kendaraan. Alamat tersebut berada di Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, yang merupakan kawasan perkampungan, bukan lingkungan hunian mewah.

Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menyebut petugas kemudian mendatangi Yuda pada Jumat (23/10). Ketika dimintai penjelasan, Yuda disebut langsung mempertanyakan kemungkinan adanya kekeliruan dalam pencatatan kendaraan tersebut.

“Nah, ternyata, pas di-sounding, Yuda juga kaget. ‘Wah, ini Samsat nggak salah nih? Boro-boro saya punya mobil,’ katanya gitu,” ujar Idam.

Kondisi akses menuju rumah Yuda ikut memperkuat pertanyaan petugas. Jalan menuju lokasi disebut sempit, hanya memungkinkan satu mobil melintas, dan permukaannya berupa paving block yang sudah rusak. Situasi tersebut dinilai tidak lazim untuk kendaraan sport seperti McLaren.

“Mobil mau masuk gang aja susah. Bisanya cuma satu mobil. Jalannya rusak, cuma konblok. Kan kalau mobil mewah begitu, enggak mungkin lah, masa mobil jalannya di konblok, nggak mungkin mau, lecet mobilnya,” ucap Idam.

Yuda diketahui tinggal bersama orang tua dan keluarganya. Di sekitar kediaman itu, petugas melihat sejumlah sepeda motor. Rangkaian kondisi tersebut membuat pencatatan kepemilikan mobil mewah atas nama Yuda memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Data Kendaraan Diblokir untuk Mencegah Penyalahgunaan

Samsat Ciledug telah memblokir data McLaren yang tercatat atas nama Yuda. Tindakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi agar data kendaraan tersebut tidak digunakan secara tidak semestinya selama persoalan kepemilikan masih memerlukan klarifikasi.

Pemblokiran data menjadi bagian penting dalam penanganan kasus seperti ini karena pencatatan kepemilikan kendaraan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak. Ketidaksesuaian identitas pemilik dapat menimbulkan beban administrasi bagi orang yang namanya dipakai, sekaligus menghambat penagihan kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Bagi masyarakat, kasus ini menunjukkan pentingnya memastikan identitas pribadi tidak digunakan dalam dokumen kendaraan tanpa persetujuan. Ketika menerima pemberitahuan mengenai kepemilikan atau tagihan kendaraan yang tidak dikenal, klarifikasi kepada instansi yang mengelola data kendaraan diperlukan agar pencatatan dapat diperiksa dan, bila terbukti keliru, ditindaklanjuti.

Dalam perkara Yuda, fakta bahwa mobil McLaren itu tercatat menunggak PKB dua tahun dengan nilai Rp137,44 juta kini menjadi fokus penelusuran administrasi. Sementara itu, keterangan DJP menegaskan pembagian peran antara otoritas pajak pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi perpajakan serta pajak kendaraan.