BNI Kucurkan Kredit Ekspor Rp181 T per Juni, Rp36 T Mengalir ke UMKM

Ekosistem Ekspor BNI Tembus Rp181 Triliun, UMKM Jadi Penopang Utama

Kabarberita911.com – Porsi pembiayaan yang dialirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk menopang aktivitas ekspor nasional telah menyentuh angka yang signifikan. Hingga akhir semester pertama 2026, total kredit dan pembiayaan yang masih berjalan di sektor ekspor tercatat mendekati Rp181 triliun. Angka tersebut bukan sekadar statistik internal bank; ia mencerminkan peran strategis lembaga keuangan milik negara dalam menjembatani kebutuhan modal pelaku usaha yang ingin menembus pasar luar negeri.

Muhammad Iqbal, Direktur Commercial Banking BNI, mengungkapkan bahwa porsi pembiayaan ekspor itu menyumbang sekitar 20 persen dari keseluruhan kredit yang disalurkan perseroan. Dari total Rp181 triliun tersebut, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyerap sekitar Rp36 triliun. Proporsi ini menandakan bahwa bank tidak lagi hanya melayani korporasi besar, melainkan telah memperluas jangkauan ke pelaku usaha berskala kecil dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan berorientasi ekspor.

“Per semester I kemarin, outstanding credit kami yang terkait ekspor itu lebih kurang Rp181 triliun. Jadi lebih kurang 20 persen dari total kredit yang kami biayai. Dan dari nilai itu, Rp36 triliun adalah kontribusi dari UMKM,” ujar Iqbal dalam forum Indonesia Economic Forum 2026: The Future of Indonesia’s Exports, Senin (8/9).

Struktur Ekspor yang Masih Bergantung pada Komoditas

Iqbal mengakui bahwa lanskap ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas. Produk-produk berbasis sumber daya alam—mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga mineral—tetap mendominasi nilai perdagangan luar negeri. Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam perdagangan internasional masih terbatas pada produk-produk tradisional seperti kerajinan tangan, makanan olahan lokal, dan barang-barang bernuansa budaya.

Kondisi ini menciptakan paradoks: di satu sisi, Indonesia memiliki kekayaan produk UMKM yang sangat beragam dan berpotensi kompetitif di pasar global; di sisi lain, hambatan regulasi, keterbatasan informasi pasar, dan minimnya akses pembiayaan membuat sebagian besar pelaku usaha kecil tidak mampu melangkah ke tahap ekspor. Penguatan ekosistem ekspor, termasuk pembiayaan yang tepat sasaran, menjadi kunci untuk menggeser proporsi tersebut.

Lonjakan Volume Transaksi Hampir 50 Persen

Data internal BNI menunjukkan percepatan yang mencolok dalam aktivitas perdagangan luar negeri yang dicatat melalui sistem bank. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, volume transaksi perdagangan yang diproses BNI melonjak hampir 50 persen. Nilai transaksi saat ini telah mencapai sekitar Rp45 triliun, menandakan bahwa tidak hanya jumlah pelaku yang bertambah, tetapi juga skala per transaksi yang meningkat.

“Secara volume, ada peningkatan luar biasa. Dibandingkan tahun lalu, volume yang kami catat di sistem kami itu naik lebih kurang hampir 50 persen. Sekarang nilainya sudah Rp45 triliun. Nilai ekspor kita itu sesungguhnya bisa kita maksimalkan jika kita melakukan pendekatan secara ekosistem,” kata Iqbal.

Pendekatan ekosistem yang dimaksud mencakup integrasi antara pembiayaan, logistik, kepatuhan regulasi, dan akses pasar. Tanpa sinergi antar komponen tersebut, pelaku UMKM akan terhambat pada satu titik—misalnya memiliki produk yang layak ekspor tetapi tidak memahami prosedur bea cukai atau tidak memiliki mitra distribusi di negara tujuan.

Program Business Matching: Dari Bawah Rp5 Triliun ke Rp36 Triliun

Salah satu instrumen utama yang digunakan BNI untuk mendorong ekspor UMKM adalah program business matching. Mekanisme ini mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan pembeli, distributor, atau mitra dagang di pasar internasional. Pelaksanaan program ini memanfaatkan jaringan kantor BNI yang tersebar di sejumlah pusat bisnis global, sehingga proses pencocokan dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu pameran dagang tahunan.

Iqbal menjelaskan bahwa program ini telah beroperasi sejak masa pandemi, ketika banyak pelaku usaha kehilangan akses ke pameran fisik dan perlu jalur alternatif untuk mempertahankan hubungan dagang luar negeri. Pada tahap awal, pembiayaan yang disalurkan melalui segmen ini berada di bawah Rp5 triliun. Dalam waktu singkat, angka tersebut melonjak hingga sekitar Rp36 triliun—pertumbuhan yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku UMKM terhadap mekanisme pembiayaan ekspor yang difasilitasi bank.

“Kami melihat ada kesempatan buat BNI untuk mendorong, menyambungkan pengusaha lokal UMKM dengan market yang ada di luar,” ujarnya.

Peta Pasar: Amerika Serikat dan Hong Kong di Puncak, Eropa dan Australia Menguat

Berdasarkan data transaksi yang diproses melalui jaringan BNI, Amerika Serikat dan Hong Kong masih menempati posisi sebagai dua pasar terbesar bagi produk UMKM Indonesia yang terhubung melalui program business matching. Kedua pasar ini menawarkan volume permintaan yang tinggi serta infrastruktur distribusi yang matang bagi produk-produk bernilai tambah.

Di luar dua pasar utama tersebut, Iqbal mengidentifikasi peluang yang sedang berkembang di Belanda, London, dan Sydney. Ketiga lokasi ini mewakili akses ke pasar Eropa, pasar Inggris pasca-Brexit, serta kawasan Asia-Pasifik. Keberadaan kantor BNI di kota-kota tersebut memungkinkan proses verifikasi mitra dagang dan fasilitasi transaksi dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

“Kalau kita bisa bikin business matching yang efektif dan efisien dan reguler, ternyata market dari UMKM ini di luar itu bagus sekali,” pungkas Iqbal.

Implikasi dari data ini bagi pelaku UMKM Indonesia cukup jelas: hambatan utama bukan pada kualitas produk, melainkan pada akses informasi pasar dan ketersediaan pembiayaan yang terstruktur. Ketika sebuah bank dengan jaringan global secara rutin memfasilitasi pencocokan mitra dagang dan menyediakan kredit ekspor berskala kecil hingga menengah, hambatan struktural tersebut dapat diurai secara bertahap. Pertumbuhan hampir 50 persen dalam volume transaksi BNI menjadi bukti bahwa mekanisme ini bukan sekadar wacana kebijakan, melainkan telah menghasilkan transaksi riil yang tercatat dalam sistem perbankan nasional.