Zulhas Ungkap ‘Rahasia’ Ketahanan Pangan dan Kemakmuran Petani

Ketahanan Pangan Indonesia: Ketika Kesejahteraan Petani Jadi Garis Depan

Kabarberita911.com – Indonesia, dengan populasi yang terus melampaui 280 juta jiwa dan wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, menghadapi tantangan pangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap tahun, angka produksi padi berfluktuasi mengikuti cuaca, kebijakan subsidi, dan dinamika pasar global. Namun di balik statistik tonase gabah dan karung beras, terdapat satu variabel yang kerap terabaikan: kondisi ekonomi orang-orang yang benar-benar menanam, memanen, dan memasok pangan itu sendiri. Tanpa petani yang hidup layak, seluruh arsitektur ketahanan pangan nasional kehilangan fondasinya.

Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan, menempatkan isu kesejahteraan petani bukan sebagai pelengkap kebijakan, melainkan sebagai inti dari strategi ketahanan pangan. Dalam pernyataan resminya, Zulhas menegaskan bahwa petani yang hidup dalam kemiskinan akan secara langsung menggerus kapasitas produksi pangan negara. Logikanya sederhana namun tajam: jika produsen pangan tidak mampu bertahan secara ekonomi, maka rantai pasok pangan nasional akan terputus dari hulu.

Bayang-Bayang Impor Beras dan Tekanan Harga Gabah

Salah satu contoh konkret yang Zulhas sorot adalah situasi pada tahun 2024, ketika Indonesia masih harus mendatangkan beras dari luar negeri meskipun secara historis merupakan salah satu produsen padi terbesar di Asia Tenggara. Masuknya pasokan impor ke pasar domestik menciptakan tekanan langsung terhadap harga gabah di tingkat petani. Petani yang menjual hasil panennya pada musim di mana harga sedang tertekan oleh produk impor akan memperoleh pendapatan yang jauh di bawah biaya produksi.

Kondisi ini bukan sekadar fluktuasi musiman. Ketika harga gabah jatuh secara berulang, petani kecil yang tidak memiliki cadangan modal atau akses kredit memadai akan terdorong mengambil keputusan yang mengancam keberlangsungan usahanya: menjual atau menggadaikan lahan. Sekali lahan berpindah tangan—baik ke tangan tengkulak, investor properti, maupun pihak lain—maka satu unit produksi pangan hilang secara permanen dari sistem nasional.

“Lama-lama petani ini nggak punya sawah lagi karena miskin. Sawahnya dijual atau digadai, tuh dampaknya soal makan.”

Pernyataan Zulhas tersebut merangkum esensi masalah dalam satu kalimat: kemiskinan petani bukan masalah sosial yang terpisah dari masalah pangan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Ketika sawah berubah menjadi lahan perumahan atau ditinggalkan karena pemiliknya tidak mampu membayar pajak dan biaya perawatan, maka kapasitas produksi pangan menyusut tanpa perlu menunggu bencana alam atau perubahan iklim.

Lahan sebagai Aset Strategis, Bukan Sekadar Tanah

Di banyak daerah sentra produksi padi—Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi—tekanan konversi lahan sudah berlangsung bertahun-tahun. Lahan pertanian yang subur dan dekat sumber air memiliki nilai ekonomi ganda: sebagai lahan produksi pangan sekaligus sebagai aset yang dapat dikonversi menjadi properti. Ketika pendapatan dari bertani tidak lagi menutupi biaya hidup, insentif ekonomi mendorong petani untuk melepas lahan. Proses ini bersifat ireversibel; tanah yang sudah dibangun tidak akan kembali menjadi sawah dalam satu generasi.

Zulhas menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan ketersediaan kalori di atas meja makan. Ketahanan pangan, dalam kerangka yang ia paparkan, mencakup keberlangsungan hidup produsen pangan itu sendiri. Artinya, kebijakan pangan yang efektif harus memastikan bahwa petani memperoleh harga yang adil, akses ke teknologi yang menurunkan biaya produksi, perlindungan dari gejolak pasar, serta jaminan sosial yang mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan struktural.

Implikasi Jangka Panjang bagi Kedaulatan Pangan

Apabila tren penurunan kesejahteraan petani tidak dibalikkan, Indonesia berisiko mengulangi pola ketergantungan pangan yang telah lama ingin diakhiri sejak era swasembada beras. Ketergantungan pada impor berarti menyerahkan sebagian kendali atas kebutuhan pokok kepada dinamika pasar global—harga komoditas internasional, kebijakan perdagangan negara produsen, dan kondisi logistik maritim. Bagi negara kepulauan dengan jutaan petani kecil, risiko tersebut bersifat eksistensial.

Langkah-langkah yang diperlukan bersifat multidimensi: penguatan harga pembelian pemerintah agar petani tidak menjadi korban fluktuasi pasar; percepatan mekanisasi pertanian untuk menekan biaya tenaga kerja; perluasan asuransi panen sebagai penyangga terhadap gagal panen; serta perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap konversi lahan pertanian produktif. Tanpa kombinasi kebijakan semacam itu, peringatan Zulhas akan menjadi kenyataan yang berulang setiap musim tanam.

Ketahanan pangan, pada akhirnya, bukan hanya soal berapa banyak beras yang tersedia di gudang negara. Ia adalah soal apakah orang yang menanam beras itu masih memiliki sawah, masih memiliki harapan, dan masih memiliki alasan untuk kembali ke ladang pada musim berikutnya. Selama jawaban atas pertanyaan itu belum terjamin, seluruh angka produksi pangan nasional tetap rapuh—bukan karena kurangnya teknologi atau lahan, melainkan karena kurangnya keadilan ekonomi bagi mereka yang menjadi tulang punggung produksi itu sendiri.