Meeting Results: Kiai Ponpes di Jepara Diduga Perkosa Santriwati Usai Ijab Kabul Pakai Kertas
Meeting Results – Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto bersama Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan U.R mengungkapkan bahwa seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap santriwati. Tersangka, berinisial IAJ (60 tahun), saat ini telah ditahan. “Penetapan tersangka IAJ dimulai Senin (11/5), sekaligus dilakukan penahanan karena telah memenuhi unsur tindak pidana,” kata Hadi, Selasa (12/5). Kapolres menekankan bahwa kejadian ini terungkap melalui hasil investigasi yang mendalam, termasuk pengumpulan bukti dari dalam meeting results yang diadakan di Ponpes tersebut.
Modus Barokah Ilmu
Dalam meeting results yang dibahas, diketahui bahwa pelaku menggunakan modus ijab kabul sepihak untuk memperdaya korban. Santriwati yang menjadi korban, MAR (19 tahun), diperintahkan membaca teks berbahasa Arab yang mencakup bismillah, syahadat, serta selawat Nabi. Setelah itu, korban diberikan uang Rp100 ribu sebagai mahar. Tindakan ini bertujuan untuk meyakinkan korban bahwa ia sudah resmi dinikahi oleh pelaku.
“Korban diberikan ikrar pernikahan, tetapi tidak ada wali atau saksi. Hanya uang Rp100 ribu yang disebut sebagai mahar,” jelas kuasa hukum korban, Erlinawati, mengutip detikcom. Proses ini berlangsung dari 27 April hingga 24 Juli 2025, dan diduga korban menjadi korban pemerkosaan hingga 25 kali. Dalam meeting results yang diungkap, polisi menyatakan bahwa korban diperdayakan karena tidak memahami prosedur ijab kabul secara lengkap.
Pelaku Pendiri Ponpes
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyidin, mengungkapkan bahwa IAJ adalah pendiri Ponpes Al Anwar. Setelah kasus terungkap, lembaga pendidikan tersebut dilarang menerima santri baru. “Surat penghentian penerimaan santri baru telah dikeluarkan,” ujarnya. Selain itu, IAJ juga diberhentikan dari posisi pengajar di pesantren.
Dalam meeting results yang disampaikan, diketahui bahwa barang bukti yang disita meliputi tiga ponsel, satu set pakaian korban, satu ijazah aliyah atas nama korban, serta satu disk lepas 4 gigabyte. Tersangka dijerat dengan Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 418 ayat (2) huruf B KUHP. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun diberlakukan untuk kasus ini.
Proses Pengungkapan dan Investigasi
Laporan kekerasan seksual pertama kali diterima pada 19 Februari 2026, setelah korban pulang ke rumah dan melaporkan kejadian sebelumnya melalui pesan WhatsApp. Dalam meeting results yang diadakan, polisi memastikan bahwa proses investigasi telah melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk wali korban dan anggota masyarakat setempat. Selain itu, pihak Kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen pendukung yang terkait dengan peristiwa tersebut.
Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan U.R menjelaskan bahwa selama investigasi, tim menemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa tersangka sengaja menipu korban dengan metode ijab kabul. “Proses ini tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga berbagai pihak di Ponpes Al Anwar yang terlibat dalam penerapan aturan tersebut,” tambah Faizal. Dalam meeting results yang dihasilkan, penyidik menyimpulkan bahwa korban tidak memiliki kesadaran penuh saat proses ijab kabul dilakukan.
Reaksi Komunitas dan Masyarakat
Sejak kasus ini terungkap, masyarakat sekitar Ponpes Al Anwar terkejut dan terkesan. Banyak orang menyatakan bahwa kejadian ini mengguncang kepercayaan terhadap sistem pendidikan Islam di daerah tersebut. Dalam meeting results yang dilakukan, para warga setempat meminta pihak Kementerian Agama untuk lebih ketat mengawasi proses pernikahan di ponpes. “Kita harap kasus ini menjadi peringatan bagi kiai lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa,” ujar salah satu warga, sebagaimana dilaporkan oleh media lokal.
Meeting results ini juga menjadi perhatian publik nasional, dengan berbagai lembaga media memperluas pemberitaan. Pengungkapan kasus perkosaan terhadap santriwati tersebut dianggap sebagai bukti bahwa terkadang sistem ijab kabul di Ponpes masih mengandung ketidakadilan. Dengan adanya meeting results ini, korban dan keluarganya merasa lebih berharap pada pihak berwajib untuk memberikan keadilan.
Langkah Pemulihan dan Peningkatan Transparansi
Setelah meeting results dilaporkan, pihak Ponpes Al Anwar berkomitmen untuk melakukan pemulihan dan peningkatan transparansi dalam proses pernikahan. Langkah-langkah yang diambil meliputi penghapusan prosedur ijab kabul sepihak, pemberian pelatihan kepada kiai tentang hukum perkawinan, serta pembuatan aturan baru untuk melibatkan wali dan saksi dalam setiap pernikahan. “Kita akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan perubahan ini berjalan efektif,” kata pengurus Ponpes Al Anwar, sebagaimana dilaporkan dalam meeting results yang diadakan pada 15 Mei 2026.
Dalam meeting results terkini, pihak Kementerian Agama juga menegaskan bahwa mereka akan mengawasi lebih ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual. “Kami yakin bahwa dengan adanya meeting results ini, kita bisa menemukan solusi untuk menghindari kejadian serupa di masa depan,” tutur Akhsan Muhyidin. Harapan masyarakat dan korban adalah bahwa meeting results ini menjadi awal dari perubahan positif di lingkungan pendidikan Islam di Jepara.
