Latest Update: DPR Minta Penanganan Narkoba Lebih Tegas untuk Polisi
Pernyataan Rudianto Lallo Menyoroti Keterlibatan Aparat
Latest Update – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkotika perlu mendapat sanksi yang lebih berat. Hal ini ia sampaikan setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap oknum polisi yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, termasuk kasus di Kalimantan Timur. Rudianto menekankan bahwa tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat narkoba adalah langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Penindakan terhadap aparat harus menjadi contoh bagi publik. Jika mereka terlibat, maka hukumannya tidak boleh berbeda dari orang biasa. Mereka berada di posisi paling depan dalam menangani narkoba, sehingga tindakan tegas penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian,” ujar Rudianto dalam pernyataan resmi, Selasa (19/5).
Kasus di Kalimantan Timur Menjadi Fokus Perhatian
Komisi III DPR mengapresiasi upaya Bareskrim Polri dalam menelusuri keterlibatan anggota kepolisian pada kasus narkoba. Khususnya, langkah penyelidikan yang dilakukan terhadap eks Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, dan eks Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna (YBA), menunjukkan komitmen serius institusi untuk membersihkan diri dari oknum yang terlibat. Penyelidikan ini didasari oleh bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan polisi dalam operasi peredaran narkoba yang berdampak luas di wilayah tersebut.
“Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan bukti baru terkait keterlibatan AKP Deky Jonathan Sasiang dalam jaringan narkoba wilayah Kutai Barat, yang dikaitkan dengan bandar Ishak,” papar Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5).
Kasus kedua melibatkan YBA, yang ditangkap karena diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika golongan II jenis etomidate atau bentuk vape cair. Dittipidnarkoba menekankan bahwa pengusutan kasus harus berlangsung profesional, transparan, dan tidak memihak. Dengan menindak anggota polisi yang terlibat, Dittipidnarkoba berharap dapat mencegah praktik korupsi internal dan memastikan tindakan hukum berjalan maksimal.
Integritas Kepolisian Harus Dipertahankan
Rudianto Lallo menyoroti bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan secara selektif. Menurutnya, selain bandar dan kurir, pihak yang dianggap memberi dukungan atau memanfaatkan wewenang untuk melindungi jaringan juga wajib diperiksa. “Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kepolisian,” imbuhnya. Dittipidnarkoba Polda Kalimantan Timur dianggap berhasil mengungkap beberapa kasus yang melibatkan anggota polisi, sehingga memperkuat reputasi lembaga tersebut sebagai pelaku penegakan hukum yang konsisten.
Lebih lanjut, Rudianto menekankan bahwa keterlibatan polisi dalam narkoba tidak hanya berdampak pada proses penyelidikan, tetapi juga mengguncang publik yang memandang kepolisian sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan. Dengan penindakan yang tegas, lembaga penegak hukum diharapkan dapat menjadi contoh dalam memperbaiki citra serta memastikan keadilan di setiap tingkat penegakan hukum.
Proses Penyelidikan dan Dukungan Politik
Persoalan keterlibatan anggota kepolisian dalam narkoba menjadi sorotan karena kasus-kasus yang diungkap menunjukkan adanya sistematis dalam penyelundupan barang ilegal. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan bukti-bukti digital yang ditemukan. Selain itu, komisi DPR berharap agar pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mempercepat proses hukum terhadap para pelaku, terlepas dari status jabatannya.
Keterlibatan polisi dalam narkoba juga mengingatkan bahwa institusi kepolisian harus tetap menjadi contoh bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota kepolisian yang dijebloskan ke dalam kasus korupsi, dan kasus narkoba menjadi bukti bahwa penindakan terhadap aparat harus lebih konstan. Selain itu, penegak hukum juga harus memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten dalam menghadapi oknum yang terlibat dalam kejahatan.
Kebutuhan Perbaikan Sistem Internal
Latest Update – Keterlibatan polisi dalam narkoba menjadi indikator bahwa sistem internal lembaga tersebut perlu diperbaiki. Rudianto Lallo menyarankan adanya peningkatan transparansi dalam proses pemberantasan narkoba, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau kegiatan anggota kepolisian. “Dengan perbaikan sistem, kita bisa memastikan bahwa tidak ada oknum yang bisa melindungi diri sendiri dari tindakan hukum,” jelasnya.
Di sisi lain, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat investigasi, termasuk melakukan penggeledahan di berbagai lokasi serta menghubungi saksi-saksi yang relevan. Sementara itu, Komisi III DPR menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam memastikan kasus ini dituntaskan secara adil. Dengan memiliki kebijakan yang tegas, institusi kepolisian bisa menjaga reputasinya sebagai penegak hukum yang akuntabel.
