KPK Ungkap Pejabat Kemenhut Terima Sin$12.500 dari Bupati Kuansing

Temuan Baru KPK: Pejabat Kementerian Kehutanan Terima Uang dari Pemkab Kuansing

Kabarberita911.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya transaksi keuangan tambahan yang melibatkan pejabat di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, pihak Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, memberikan sejumlah uang sebesar Sin$12.500 kepada salah satu pejabat kementerian tersebut. Transaksi ini diyakini berkaitan erat dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Detail Temuan Penyidik

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan informasi ini saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu sore tanggal 5 Agustus. Ia menjelaskan bahwa temuan ini melengkapi dugaan sebelumnya terkait pemberian uang dari pemerintah daerah Kuansing.

“Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar Sin$14.000, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan,” ujar Budi.

Menurut keterangan yang dihimpun, pemberian senilai Sin$12.500 tersebut terjadi sebelumnya, tepatnya pada kisaran bulan Mei. Bukti ini diperoleh dari keterangan saksi yang akan terus digali lebih dalam oleh tim penyidik.

Konfirmasi dan Langkah Selanjutnya

Budi menambahkan bahwa temuan ini mengonfirmasi bahwa pemberian dari Bupati Suhardiman kepada Menteri Kehutanan bukanlah transaksi pertama. Artinya, terdapat rangkaian pemberian yang terjadi sebelum pertemuan resmi antara kedua pihak tersebut.

“Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada pak menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya,” ungkap dia.

Hingga saat ini, KPK belum merilis identitas pasti pejabat kementerian yang menerima uang tersebut. Namun, lembaga antirasuah memastikan bahwa belum ada pengembalian dana dari pihak yang bersangkutan.

Pertemuan dan Proses Hukum

Raja Juli, yang juga terlibat dalam kasus ini, telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Suhardiman beserta jajarannya. Penyidik berencana mendalami seluruh pertemuan tersebut, termasuk pertemuan pada tanggal 2 Juni yang diduga bukan pertemuan pertama. Sebelumnya, terdapat pertemuan-pertemuan lain yang terjadi pada bulan April dan Mei.

“Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antaranya di bulan April dan Mei,” tutur Budi.

Sebelumnya, KPK dan Raja Juli telah mengonfirmasi penerimaan uang dari Bupati Kuansing. Raja Juli juga telah melaporkan penolakan gratifikasi setelah kasus dugaan korupsi Suhardiman terungkap. Namun, KPK menolak laporan tersebut dan menyatakan akan mendalami peran Raja Juli dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Tersangka yang Ditahan

Sampai saat ini, tiga tersangka telah diproses hukum dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing periode 2021-2026. Para tersangka tersebut adalah:

• Bupati Kuansing, Suhardiman Amby
• Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing, Zulkarnain
• Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles

Suhardiman diproses hukum atas dugaan penerimaan uang terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Semua tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.