13 Orang Jadi Tersangka Kasus Haji Ilegal, Total 320 Korban
13 Orang Jadi Tersangka Kasus Haji – Dalam rangka penegakan hukum atas penyelenggaraan haji secara ilegal, Subsatgas Gakkum Satgas Haji Polri tahun 2026 telah menetapkan tiga belas individu sebagai tersangka terkait tindakan pemberangkatan calon jemaah haji yang tidak sesuai prosedur. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan terhadap 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi yang telah diterima. Menurut pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Selasa (19/5), jumlah korban dari kegiatan tersebut mencapai 320 orang, dengan kerugian finansial yang tercatat sebesar Rp10.025.000.000.
Upaya Pencegahan di Titik Keberangkatan
Satgas Haji Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga terus melakukan pengawasan di titik-titik keberangkatan untuk mencegah praktik ilegal. Sebagai contoh, pada Jumat (15/5), petugas berhasil menghentikan keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikenai visa kerja Arab Saudi jenis single entry. Para calon jemaah ini sebelumnya mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menggunakan maskapai Batik Air rute Jakarta-Singapura.
“Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Johnny dalam wawancara terpisah.
Dari pemeriksaan awal, para WNI tersebut menyatakan bahwa tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengikuti ibadah haji melalui jalur tertentu. Namun, hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki visa kerja Arab Saudi yang berlaku selama 90 hari. Sebanyak 31 orang di antaranya terbukti menggunakan visa tersebut untuk menghindari prosedur resmi pemberangkatan haji.
Johnny menambahkan bahwa dari 32 orang yang diperiksa, lima di antaranya secara terbuka mengakui rencana menjalankan ibadah haji, sementara sisanya mengklaim keberangkatan mereka bertujuan wisata. “Satu orang dari kelompok tersebut diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional dari agen perjalanan FEIGO, yang bertugas mengorganisasi perjalanan tersebut,” jelasnya.
Dalam operasi penyitaan, petugas mengamankan 32 paspor Indonesia, 32 boarding pass untuk penerbangan Jakarta-Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi yang digunakan para pelaku untuk mengelabui sistem pemeriksaan. “Dokumen-dokumen ini akan digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut untuk memperkuat bukti dan menelusuri jaringan kegiatan ilegal ini,” tambah Johnny.
Pelaksanaan Perjalanan Ilegal dan Dampaknya
Menurut Johnny, praktik haji ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga mengganggu pelaksanaan ibadah yang seharusnya dijalani secara resmi. “Dengan mempercepat proses keberangkatan melalui jalur tidak resmi, para pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap ibadah haji sebagai alat penguntungan,” katanya. Ia menekankan pentingnya pendekatan pencegahan sejak awal untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan ini.
Di sisi lain, Johnny juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih penyelenggara perjalanan. “Pastikan bahwa jenis visa yang digunakan serta seluruh dokumen keberangkatan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan regulasi otoritas Arab Saudi,” saran Johnny. Ia menyoroti bahwa keuntungan finansial dari keberangkatan ilegal bisa membuat calon jemaah kehilangan fokus pada tujuan ibadah mereka.
Langkah Pemerintah untuk Meminimalkan Risiko
Satgas Haji Polri terus berupaya memperkuat pengawasan di seluruh proses keberangkatan haji. Johnny menyatakan bahwa tim penegak hukum telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam mekanisme pemberangkatan yang memungkinkan praktik ilegal terjadi. “Dengan adanya tindakan pencegahan, kita dapat mencegah calon jemaah terjebak dalam skema penipuan yang menguntungkan pelaku,” tutur Johnny.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi. Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah. Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui modus penipuan,” pungkas Johnny.
Kasus haji ilegal ini menjadi contoh nyata bagaimana keuntungan finansial bisa memicu perbuatan yang melanggar aturan. Dengan menyelenggarakan keberangkatan tanpa prosedur resmi, para pelaku tidak hanya mengambil keuntungan dari biaya tiket haji, tetapi juga mengabaikan hak-hak calon jemaah dalam memperoleh dokumen yang sah. Johnny menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan keberangkatan haji berjalan lancar dan aman.
Dalam menyikapi kasus ini, Johnny juga menggarisbawahi perlunya kesadaran masyarakat untuk memantau seluruh aspek keberangkatan haji. “Dengan memahami mekanisme resmi, masyarakat dapat menghindari jebakan yang dirancang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Dukungan dari lembaga seperti Kantor Imigrasi menjadi penting dalam mengawasi penggunaan visa dan memastikan bahwa setiap calon jemaah benar-benar memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi.
Satgas Haji Polri berkomitmen untuk memeriksa setiap aspek terkait keberangkatan haji, termasuk pengawasan terhadap agen perjalanan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal. “Dari penyelidikan ini, kita bisa mengungkap sejumlah indikasi yang mengarah pada pelanggaran regulasi,” kata Johnny. Kehadiran Subsatgas Gakkum diperlukan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku, sekaligus menjaga integritas proses penyelenggaraan haji yang berlangs
