Kemenperin Dukung Aturan ODOL, Bikin Pasar Kendaraan Niaga Bergairah

Kemenperin Dukung Aturan ODOL Bikin Pasar Kendaraan Niaga Bergairah di Tahun 2027 Kabarberita911.com – Kementerian Perindustrian secara resmi menyatakan

Kemenperin Dukung Aturan ODOL Bikin Pasar Kendaraan Niaga Bergairah di Tahun 2027

Kabarberita911.com – Kementerian Perindustrian secara resmi menyatakan dukungannya terhadap penerapan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang diproyeksikan akan menghidupkan kembali pasar kendaraan niaga di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Setia Diarta, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, dalam acara peringatan capaian produksi Isuzu Karawang Plant yang telah mencapai 300 ribu unit. Dengan dukungan penuh dari Kemenperin, diharapkan aturan ODOL dapat menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif komersial nasional.

Menurut Setia Diarta, implementasi regulasi ODOL akan mendorong para pelaku bisnis untuk melakukan modernisasi armada mereka. “Kebijakan ODOL nanti juga akan berperan aktif dalam meningkatkan penjualan kapasitas kendaraan komersial di Indonesia,” tegasnya saat berbicara di pabrik Isuzu Karawang, Senin (20/7/2026). Ia menambahkan bahwa perubahan perilaku konsumen terhadap kendaraan niaga akan terjadi secara signifikan setelah aturan ini berlaku penuh.

Isuzu Diminta Berkontribusi dalam Implementasi ODOL

Sia juga menyampaikan harapan agar Isuzu dapat menjadi pionir dalam mengimplementasikan kebijakan ODOL. Hal ini didasarkan pada tingginya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada lini produk kendaraan niaga Isuzu. “Dan saya harap jika memang kebijakan ini akan diimplementasikan, Isuzu dengan nilai TKDN, dengan produk yang disampaikan bapak tadi hampir semua TKDN, juga nanti bisa mengambil peran dalam implementasi kebijakan ODOL ke depan,” ujarnya dengan antusias.

Kebijakan ODOL resmi dijadwalkan untuk diterapkan pada tahun 2027. Pemerintah tidak hanya menargetkan sopir sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga pemilik usaha sebagai dalang utama dari masalah ODOL. Menurut kepolisian, kendaraan ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan bentuk kejahatan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa kendaraan ODOL merupakan bentuk pelanggaran yang berbeda dan telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009, over dimension dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengubah dimensi kendaraan di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, overload termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas karena kendaraan mengangkut muatan melebihi batas yang ditentukan.

Dukungan Kemenperin terhadap aturan ODOL ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem transportasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum dan penegakan aturan yang konsisten, industri kendaraan niaga diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif. Para produsen kendaraan komersial juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi produksi mereka untuk memenuhi permintaan pasar yang akan meningkat setelah penerapan ODOL.

“Kebijakan ODOL bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang menciptakan pasar yang adil bagi semua pelaku industri transportasi,” ujar Setia Diarta menambahkan.

Sebagai penutup, Kemenperin Dukung Aturan ODOL Bikin Pasar – pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui regulasi yang tepat. Dengan implementasi yang terencana dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pasar kendaraan niaga Indonesia diharapkan dapat bangkit dan berkembang lebih pesat di masa depan.