BGN Ungkap Alasan Masih Setop Sementara 1.152 Dapur MBG
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang baru diterapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengungkap alasan mengapa 1.152 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dihentikan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar layanan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam pengelolaan kualitas makanan dan kebersihan lingkungan. Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa pemerintah secara aktif melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama peserta didik yang mengandalkan program ini sebagai sumber nutrisi harian.
Implementasi New Policy: Perbaikan Kualitas dan Keamanan Layanan
New Policy ini diperkenalkan sebagai respons terhadap tantangan yang muncul dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi nasional yang dilakukan BGN mencakup berbagai aspek, seperti kecukupan bahan makanan, pengelolaan limbah, dan ketersediaan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Dadan menjelaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar audit, tetapi juga upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program yang telah berjalan selama beberapa tahun. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur MBG memberikan layanan yang optimal dan aman bagi pengguna,” kata Dadan dalam keterangan resmi yang diterbitkan Senin (25/5).
Kebijakan baru ini terkait langsung dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan program kesehatan. Dadan mengatakan bahwa selama fase awal pelaksanaan, beberapa SPPG ditemukan tidak memenuhi standar minimal yang diharuskan, sehingga menjadi alasan untuk sementara menghentikan operasional mereka. Perbaikan yang dilakukan melibatkan peningkatan infrastruktur, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta penyesuaian prosedur pelayanan agar sesuai dengan pedoman nasional.
Evaluasi Nasional: Detail Penyesuaian Standar Operasional
Dari total 4.581 SPPG yang pernah dihentikan sejak awal 2025, sebanyak 3.429 unit telah berhasil memperbaiki kondisi dan kembali beroperasi. Namun, masih ada 1.152 dapur MBG yang dalam proses penyesuaian standar operasional. Dadan menegaskan bahwa SPPG yang dihentikan tetap diberi kesempatan untuk kembali berfungsi setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan BGN. “New Policy ini memberikan ruang bagi institusi yang terlibat untuk meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan,” ujarnya.
Beberapa dapur MBG yang masih dalam penyesuaian mengalami masalah infrastruktur, seperti kurangnya alat pemrosesan makanan, ruang penyimpanan yang tidak memadai, atau kurangnya sumber daya tenaga teknis. Selain itu, ada juga yang belum mengantarkan dokumen SLHS yang menjadi bukti kompetensi dalam menjaga higiene dan keselamatan pangan. Dadan mengimbau kepada semua pihak untuk terus memperhatikan kebersihan dapur dan menjaga kualitas bahan makanan agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Langkah BGN ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program MBG dengan kebutuhan pangan yang semakin kompleks. Dengan New Policy, BGN juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, termasuk pemantauan rutin oleh tim khusus. Dadan menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan hingga semua dapur MBG mencapai standar layanan yang ditetapkan. “Pemerintah tidak ingin ada penurunan kualitas yang tidak terdeteksi,” tutur Dadan, yang juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program ini.
