Kemenhub Audit Sistem Manajemen Keselamatan usai Kebakaran KMP Mutiara

Audit Keselamatan Dilakukan Kemenhub Pasca Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

Kabarberita911.com – Kementerian Perhubungan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh operator KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini diambil sebagai respons atas insiden kebakaran yang terjadi di perairan Sumenep, Jawa Timur, pada hari Minggu pagi tanggal 2 Agustus lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menyampaikan bahwa evaluasi komprehensif akan dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. “Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran,” kata Masyhud saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Jumat, 7 Agustus, sebagaimana dilaporkan Antara.

Proses Evakuasi dan Penugasan Kapal Negara

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah resmi mengirimkan surat panggilan kepada PT Atosim Lampung Pelayaran, operator KMP Mutiara Sentosa II, terkait pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan tersebut. Masyhud menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P.211 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak untuk memperkuat proses evakuasi korban kebakaran. Selain itu, Kapal Negara Kenavigasian KN Masalembo milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak juga diterjunkan guna membantu evakuasi para korban dari lokasi insiden.

Per tanggal 4 Agustus, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu ke Surabaya menggunakan KN Masalembo. Adapun total korban yang sudah dievakuasi sebanyak 238 orang dengan kondisi 233 selamat dan lima orang meninggal dunia.

Penegasan Budaya Keselamatan Pelayaran

Masyhud menegaskan insiden itu menjadi pengingat pentingnya membangun budaya keselamatan pelayaran yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, operator kapal wajib memastikan seluruh proses pemuatan penumpang, kendaraan, dan barang dilakukan sesuai prosedur keselamatan, termasuk memastikan tidak terdapat barang berbahaya atau mudah terbakar yang diangkut tanpa melalui mekanisme pemeriksaan dan pengemasan.

Di sisi lain, pengguna jasa transportasi laut juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang bawaan serta tidak membawa barang berbahaya yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.

Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap seluruh prosedur keselamatan baik oleh operator maupun masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, menjadi kunci utama dalam mencegah kecelakaan di laut sekaligus memperkuat budaya keselamatan pelayaran nasional, ujar Masyhud.