Analisis: Badai PHK Masih Berlanjut, 20 Ribu Pekerja Berisiko Kehilangan Job
Solution For – Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia (CORE) mengungkapkan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan berlangsung hingga paruh tahun 2026. Riset terbaru yang dibuat oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah menyebutkan adanya risiko kehilangan pekerjaan hingga 20 ribu orang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Solution For tetap menjadi isu utama dalam sektor kebijakan tenaga kerja nasional.
Pengaruh PHK terhadap Pasar Tenaga Kerja
Dalam laporan terperinci, CORE menyoroti sektor manufaktur sebagai tempat terbesar untuk PHK, dengan estimasi antara 8,7 hingga 12,1 ribu pekerja yang terdampak. Selain itu, sektor jasa dan pertanian juga menunjukkan peningkatan risiko, dengan jumlah pekerja yang terancam mencapai 3,3 hingga 4,5 ribu dan 3,3 hingga 3,6 ribu orang, masing-masing. Solution For menyoroti bahwa tekanan ini tidak hanya mengarah pada pengangguran tetap, tetapi juga mengubah struktur ekonomi tenaga kerja secara menyeluruh.
“Peningkatan kenaikan biaya produksi sebanyak 1,5 persen atau lebih akan mengurangi output perusahaan sebesar 0,1 persen. Sementara, kenaikan harga input produksi di bawah ambang tersebut hanya menyebabkan penurunan output sebesar 0,01 persen,” jelas laporan CORE, dikutip pada Jumat (29/5).
Kondisi ekonomi yang tidak stabil memicu perusahaan untuk mencari solusi ekonomi alternatif. Ketegangan di Selat Hormuz, yang masih berlangsung, menjadi salah satu faktor utama. Jika pengaruhnya berlanjut selama 2-3 bulan ke depan, pasokan bahan baku akan terganggu, sehingga memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Solution For mengingatkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah hingga di bawah Rp17.400 juga berdampak langsung pada keputusan bisnis.
Strategi untuk Mengatasi Krisis PHK
Solution For menyarankan langkah-langkah pencegahan yang lebih agresif. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak swasta untuk mengurangi beban biaya produksi. Kedua, program pelatihan keterampilan harus diperluas agar pekerja yang terkena PHK bisa beralih ke sektor lain. Ketiga, insentif fiskal kepada perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja bisa menjadi solusi efektif.
“Solusi jangka pendek adalah melalui stimulus ekonomi yang tepat waktu. Jika tidak segera diambil, risiko Solution For berdampak pada perekrutan baru dan peningkatan angka pengangguran akan semakin tinggi,” tulis tim peneliti CORE.
Kebutuhan peningkatan produktivitas juga menjadi fokus dalam Solution For. Perusahaan yang mampu mengotimalkan efisiensi produksi akan lebih tahan terhadap tekanan pasar. Selain itu, kebijakan tenaga kerja yang fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau kerja paruh waktu, bisa menjadi solusi adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi. Solution For menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga sosial menjadi kunci untuk mengurangi dampak PHK.
Data dan Proyeksi Jangka Panjang
Analisis Solution For juga menunjukkan bahwa sektor informal telah menyerap sekitar 87,74 juta tenaga kerja, atau 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia. Jika PHK terus berlanjut, angka ini berpotensi meningkat. Riset CORE memperkirakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit akan memaksa lebih banyak pekerja ke sektor informal, yang berisiko mengurangi kualitas kerja dan penghasilan mereka.
“Dalam skenario terburuk, penurunan output perusahaan mencapai 0,15 persen jika kenaikan harga input melebihi 1,5 persen. Ini bisa memicu kenaikan jumlah pengangguran hingga 15,3 hingga 20,3 ribu orang,” tambah laporan CORE, yang mengingatkan pentingnya tindakan pencegahan sebelum situasi memburuk.
Solution For menekankan bahwa ketiga sektor yang paling rentan—manufaktur, jasa, dan pertanian—membutuhkan perhatian khusus. Misalnya, dalam sektor manufaktur, perusahaan harus beradaptasi dengan kebijakan impor yang lebih ketat. Dalam sektor jasa, pelatihan digital menjadi solusi penting untuk meningkatkan daya saing pekerja. Sementara itu, sektor pertanian perlu mendapat dukungan subsidi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku.
Perluasan Solution For juga diharapkan mendorong keterlibatan lembaga keuangan dalam memfasilitasi penyesuaian ekonomi. Misalnya, kredit usaha rakyat (KUR) bisa diarahkan ke usaha kecil yang berpotensi mengurangi risiko pengangguran. Selain itu, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal bisa menjadi pilar utama dalam Solution For.
