Eks Mendag Tuduh Singapura Tekan MSCI Biar Dapat Saham Murah RI

Lutfi Soroti Dugaan Tekanan terhadap Status Pasar Modal Indonesia

Kabarberita911.com – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding ada kepentingan Singapura di balik tekanan terhadap pasar saham Indonesia melalui lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia menduga tekanan itu diarahkan untuk mendorong penurunan harga saham domestik agar investor asing dapat kembali membeli aset Indonesia dengan valuasi lebih murah.

Isu tersebut berkaitan dengan pertimbangan MSCI untuk mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Perubahan kategori semacam ini berpotensi diperhatikan serius oleh pelaku pasar karena klasifikasi indeks kerap menjadi salah satu rujukan investor institusional internasional dalam menentukan alokasi investasi.

Lutfi menyampaikan pandangannya melalui unggahan reels di akun Instagram resminya, @m.lutfi, pada Senin (19/10). Dalam pernyataannya, ia menyebut institusi besar asal Singapura, termasuk Temasek dan GIC, memiliki pengaruh besar terhadap MSCI.

“Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?” kata Lutfi.

Ia juga mengaku memperoleh informasi internal mengenai dugaan keterlibatan Rachel Goh, yang disebutnya sebagai petinggi GIC. Lutfi menyatakan tokoh tersebut menekan MSCI agar menurunkan peringkat pasar modal Indonesia.

“Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Goh di GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan,” ujarnya.

Namun, Lutfi tidak memperlihatkan bukti untuk memperkuat tudingan tersebut. Keterlibatan Singapura, Temasek, GIC, maupun Rachel Goh dalam upaya memengaruhi keputusan MSCI juga belum mendapat verifikasi independen.

Dugaan Strategi Membeli Saham Diskon

Dalam penjelasannya, Lutfi mengaitkan isu klasifikasi MSCI dengan arus dana institusi asing. Ia menyebut sekitar 80 persen dana institusi asing telah keluar dari pasar Indonesia. Kendati demikian, keluarnya dana itu disebut tidak menghasilkan penurunan harga saham sedalam yang diharapkan oleh pihak yang ingin masuk kembali ke pasar.

“Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah,” katanya.

Lutfi menduga ancaman perubahan status Indonesia menjadi pasar mandiri dapat memicu kepanikan di kalangan investor. Bila tekanan tersebut mendorong indeks saham turun tajam, investor yang sebelumnya telah melepas aset berpeluang membeli kembali saham perusahaan Indonesia dengan harga diskon.

“Mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market. Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok. Lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon,” ujarnya.

Bagi investor, perubahan klasifikasi indeks bukan semata persoalan istilah. Status pasar dapat memengaruhi perhatian manajer investasi global, khususnya dana yang mengikuti indeks tertentu. Karena itu, wacana pengubahan kategori dapat memengaruhi sentimen, walaupun pergerakan saham tetap dipengaruhi banyak faktor lain, termasuk kinerja emiten, kondisi ekonomi, likuiditas, serta kepercayaan pasar.

Pertanyaan atas Kategori Standalone Market

Lutfi mempertanyakan alasan yang dapat digunakan untuk memasukkan Indonesia ke kelompok standalone market. Ia menghubungkan kategori itu dengan negara yang membatasi lalu lintas modal, membatasi transaksi valuta asing, atau menjalankan nilai tukar yang dikendalikan pemerintah.

Indonesia, kata Lutfi, tidak menjalankan pola kebijakan seperti itu. Karena alasan tersebut, ia memandang pasar modal Indonesia tidak pantas ditempatkan dalam kategori pasar mandiri.

Ia mengakui adanya persoalan yang melibatkan sejumlah emiten dari kelompok konglomerasi dalam negeri. Isu tersebut turut menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai kondisi pasar saham Indonesia. Meski demikian, Lutfi menduga perhatian terhadap persoalan emiten itu tidak sepenuhnya menjelaskan tekanan yang ia gambarkan.

MSCI sendiri sedang mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Dalam pengumuman pada Jumat (16/10), lembaga itu menyatakan perubahan status menjadi frontier market atau pasar perintis belum cukup menggambarkan tingkat persoalan yang dinilai terjadi di pasar saham Indonesia. Pembahasan tersebut menempatkan status Indonesia di bawah perhatian pelaku pasar dan pembuat kebijakan.

Seruan Menjaga Kepentingan Nasional

Lutfi turut mengaitkan perdebatan pasar saham dengan kritik Singapura terhadap Indonesia terkait asap kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan pernyataannya bukan dimaksudkan sebagai pembelaan kepada pemerintah, melainkan sebagai ajakan untuk melihat isu pasar modal dalam kerangka kepentingan nasional.

“Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik. Kita jaga harga diri bangsa kita sendiri,” katanya.

Lutfi bukan tokoh baru dalam pemerintahan bidang perdagangan. Ia pertama kali menjabat Menteri Perdagangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari 14 Februari hingga 20 Oktober 2014. Ia kemudian kembali memimpin kementerian tersebut pada era Presiden Joko Widodo, dengan masa jabatan 23 Desember 2020 sampai 15 Juni 2022.

Perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam klasifikasi MSCI pada akhirnya memiliki dampak penting bagi persepsi pasar. Namun, tudingan Lutfi mengenai tekanan dari pihak Singapura masih belum didukung bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Kejelasan atas proses evaluasi MSCI, alasan penilaian pasar, serta respons otoritas terkait akan menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.