Diancam AS Usai Usir Warga Israel: Malaysia Teguh Tolak Akui Tel Aviv, Kongres Minta Tinjau Ulang Kerja Sama Pertahanan
Kabarberita911.com – Kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui keberadaan Israel kembali menjadi sorotan internasional. Diancam AS usai Usir Warga Israel yang berada di wilayahnya, Kuala Lumpur tetap pada pendiriannya yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tindakan pengusiran ini dilakukan setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim memerintahkan penarikan izin tinggal bagi sejumlah warga Negeri Zionis yang bermukim di Malaysia. Menteri Luar Negeri, Mohamad Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan imigrasi yang telah berlaku sejak lama.
Mohamad Hasan menegaskan bahwa posisi Malaysia tidak berubah meskipun menghadapi tekanan dari Washington. Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, telah menyampaikan penjelasan resmi kepada Kementerian Luar Negeri AS mengenai alasan di balik pengusiran tersebut. Menurut Hasan, tindakan ini bukan merupakan reaksi impulsif terhadap perkembangan terkini, melainkan penerapan aturan yang konsisten dan telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Malaysia.
Respons Tegas Kongres Amerika Serikat
Kongres AS merespons cepat terhadap langkah Malaysia. Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Departemen Luar Negeri, para anggota legislatif Amerika Serikat meminta pemerintahan Donald Trump untuk meninjau ulang kerja sama pertahanan bilateral. Ancaman ini menjadi semakin nyata karena sebagian warga Israel yang diusir juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap hubungan kedua negara.
Ketentuan yang diajukan oleh Kongres AS cukup tegas. Washington meminta Malaysia untuk mengubah sikapnya dalam jangka waktu 15 hari. Jika tidak, pendanaan program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) akan ditangguhkan. Program IMET merupakan salah satu bentuk bantuan keamanan yang selama ini diterima Malaysia untuk memperkuat kapasitas pertahanan negaranya. Penangguhan pendanaan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap anggaran pertahanan Malaysia.
Kebijakan Jangka Panjang yang Tak Akan Berubah
Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan penegasan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur dari posisi yang telah diambil. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan terus dijalankan meskipun menghadapi berbagai tekanan dari luar negeri. Anwar juga menekankan bahwa tindakan Malaysia tidak melanggar ketentuan hukum internasional manapun, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dianut oleh negara tersebut selama ini.
“Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade,” kata Anwar.
Malaysia secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Negara ini telah lama mengutuk pendudukan serta agresi Israel di wilayah Palestina. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Israel belum terjalin hingga saat ini, mencerminkan komitmen Kuala Lumpur untuk tidak mengakui Tel Aviv sebelum Palestina mencapai kemerdekaan penuh. Posisi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia Islam.
Situasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan Malaysia di masa depan. Meskipun ancaman dari AS menjadi perhatian serius, pemerintah Malaysia meyakini bahwa konsistensi dalam kebijakan luar negeri merupakan hal yang penting untuk dijaga. Pengusiran warga Israel ini juga menjadi sinyal bagi komunitas internasional bahwa Malaysia tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan politik dari negara-negara besar.
