Eks Wamen Imipas Silmy Karim Diperiksa Perdana Usai Ditahan KPK
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Diperiksa – Setelah menjalani penahanan selama 20 hari sejak 4 Juni 2026, Eks Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim akhirnya diperiksa secara perdana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini berlangsung pada Jumat (5/6), sekaligus menjadi momen kunci dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeretnya ke dalam proses hukum. Silmy, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, datang ke lokasi bersama petugas penahanan dan seorang polisi, tanpa berhenti untuk berinteraksi langsung dengan wartawan.
Kasus yang Mengguncang KPK
KPK mengungkap bahwa kasus yang menjerat Silmy Karim terkait dengan dugaan korupsi dalam penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) selama periode 2022-2026. Penyelidikan ini diawali dengan pemeriksaan terhadap delapan tersangka lainnya, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra. Tersangka juga meliputi tiga staf di Direktorat Izin Tinggal, serta dua orang dari Subdit Izin Tinggal. Dalam penyelidikan ini, KPK menegaskan bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti kuat untuk menuntut pelaku dugaan pemerasan dan gratifikasi yang mengakibatkan penggunaan kekuasaan dalam penerbitan visa atau dokumen perizinan.
KPK mengatakan bahwa Silmy Karim diperiksa perdana sebagai bagian dari penyelidikan yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperjelas peran Silmy dalam pengambilan keputusan yang diduga memperkaya dirinya sendiri atau pihak tertentu. Sementara itu, para tersangka lainnya juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan peran mereka dalam kasus tersebut, termasuk penggunaan sistem yang diduga dimanipulasi untuk mempercepat penerbitan izin tinggal.
Barang Bukti dan Penggeledahan
Sebagai langkah untuk mengungkap lebih banyak fakta, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/6). Selama penggeledahan, beberapa barang bukti berhasil disita, seperti dua mobil sport, sepuluh sepeda motor, tujuh sepeda, serta uang dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, Euro, dan Yen. Nominal uang yang dikumpulkan belum diungkapkan secara resmi, namun KPK menyatakan bahwa barang bukti tersebut menjadi alat penting dalam memperkuat kesimpulan mereka tentang dugaan pemerasan yang terjadi dalam penerbitan izin tinggal.
“Kami telah mengumpulkan cukup banyak bukti yang dapat menunjukkan bagaimana proses penerbitan izin tinggal dilakukan dengan cara tidak transparan, termasuk penggunaan koneksi pribadi untuk memperoleh keuntungan finansial,” jelas salah satu penyidik KPK yang tidak ingin disebutkan namanya. Pemeriksaan perdana Silmy Karim juga menjadi momen di mana pihak KPK menegaskan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi keadilan dalam penyelidikan kasus ini.
KPK menekankan bahwa barang bukti yang diperoleh selama penggeledahan bukan hanya berupa uang, tetapi juga dokumen-dokumen terkait pengambilan keputusan dalam penerbitan izin tinggal. Para penyidik menuturkan bahwa investigasi ini dilakukan secara cermat dan terbuka, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Silmy Karim akan terus dilakukan hingga diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Eks Wamen Imipas.
Respons Tim Kuasa Hukum
Tim kuasa hukum Silmy Karim, Alumni FH Universitas Trisakti, memberikan respons optimis terhadap pemeriksaan perdana klien mereka. Sahala Siahaan, pengacara Silmy, menyatakan bahwa mereka akan bekerja keras untuk membela klien dengan memanfaatkan seluruh bukti yang ada. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, dan kita akan memberikan jawaban terbaik dalam setiap pertanyaan yang diajukan oleh KPK,” tambah Sahala. Ia juga mengungkapkan bahwa praperadilan akan dipertimbangkan jika diperlukan, sebagai upaya memperkuat pertahanan Silmy Karim di tengah proses penyelidikan.
“Eks Wamen Imipas Silmy Karim tetap percaya pada sistem hukum kita, dan kita akan menjaga reputasinya selama proses ini berlangsung,” ujar Sahala. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa mereka akan memanfaatkan peran Silmy sebagai mantan pejabat untuk menunjukkan bahwa semua tindakannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam pemeriksaan perdana, Eks Wamen Imipas Silmy Karim juga diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan. Ia menjelaskan bahwa semua keputusan yang diambil selama masa jabatannya berdasarkan pertimbangan kebijakan nasional, dan ia tidak menyangkal adanya dugaan pemerasan, tetapi menegaskan bahwa besarnya dana yang diduga diperoleh tidak terlepas dari mekanisme penggunaan dana yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait. Tim kuasa hukum menambahkan bahwa mereka akan terus mendampingi Silmy Karim untuk memastikan semua sisi kasus dijelaskan secara lengkap dan jelas.
