New Policy: Pemprov Kaltim Jelaskan Rp450 Juta untuk Biaya Laundry dan Operasional
New Policy – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan penjelasan mengenai dana biaya laundry yang mendadak viral, terutama terkait anggaran mencapai Rp450 juta. Kebijakan baru ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi untuk memperjelas penggunaan anggaran yang dianggap kontroversial. Pemprov Kaltim menyatakan bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jasa cuci pakaian gubernur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tetapi juga mencakup berbagai item pengoperasian fasilitas pemerintahan yang mendukung kegiatan rutin.
Detail Penggunaan Anggaran dan Kebutuhan Operasional
Breakdown Anggaran dan Fasilitas yang Dibutuhkan
Dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5), Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Kaltim, Astri Intan Nirwangi, menjelaskan bahwa anggaran Rp450 juta mencakup berbagai kebutuhan seperti karpet, gorden, sprei, dan perlengkapan operasional untuk mengoperasikan enam gedung utama, guest house VIP, serta rumah jabatan gubernur. Kebutuhan ini memperlihatkan peran penting layanan laundry dalam kebijakan baru yang mengatur pengelolaan anggaran.
“Yang dibaca orang cuma laundry pakaian kepala daerah Rp450 juta. Padahal kalau dibuka rinciannya, itu bukan hanya pakaian. Di situ ada karpet, gorden, sprei, bed cover, cover meja jamuan, cover kursi jamuan, dan perlengkapan operasional lainnya,” ujar Astri.
Astri menambahkan bahwa dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan di berbagai fasilitas yang dikelola Biro Umum. Setelah kebijakan efisiensi diterapkan, banyak acara pemerintahan dipindahkan dari hotel ke kawasan rumah jabatan gubernur. “Dengan kebijakan baru, kita bisa lebih optimal dalam mengatur anggaran, termasuk mengalokasikan dana untuk operasional fasilitas yang mendukung kegiatan rutin,” jelasnya.
Peran Kawasan Rumah Jabatan dalam Kebijakan Baru
Kawasan rumah jabatan gubernur, menurut Astri, tidak hanya berupa satu bangunan. Di dalamnya terdapat pendopo, guest house, ruang VIP, dan musala yang digunakan secara rutin. “Di musala itu setiap hari ada pengajian, majelis taklim, dan dipakai salat oleh masyarakat serta ASN,” katanya. Kebijakan baru ini memastikan penggunaan anggaran untuk fasilitas tersebut diakui sebagai bagian dari kebutuhan operasional.
“Guest house itu ada 10 kamar dan hampir tiap hari dipakai tamu. Menteri, gubernur, tamu pemerintah provinsi banyak yang transit atau menginap di sana,” ujar Astri.
Dengan adanya kebijakan baru ini, anggaran laundry tidak hanya menjadi poin utama, tetapi juga menjadi bagian dari struktur pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Astri menjelaskan bahwa tingkat realisasi anggaran hingga Mei 2026 sudah mencapai sekitar 50 persen karena tingginya aktivitas di kawasan tersebut.
Transparansi Pengelolaan Anggaran oleh Pemprov Kaltim
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan bahwa seluruh pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim bersifat transparan. “Jangan cuma baca judulnya terus angkanya. Dibuka dulu rinciannya, dibaca baik-baik sampai bawah,” kata Faisal. Ia memastikan setiap detail anggaran bisa dicek melalui sistem online yang terbuka untuk publik.
Faisal menekankan bahwa kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana. “Dengan sistem SiRUP, masyarakat bisa melihat seluruh rincian penggunaan anggaran secara real-time. Ini adalah bagian dari upaya transparansi dalam kebijakan baru yang diterapkan Pemprov Kaltim,” tambahnya.
Astri meluruskan anggapan bahwa pencucian karpet dan gorden seharusnya masuk dalam anggaran pemeliharaan. “Kalau rel gordennya rusak atau karpetnya sobek itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci, itu masuk jasa laundry. Jadi memang beda pos anggarannya,” ujarnya. Kebijakan baru ini juga memastikan bahwa setiap item pengeluaran dikelompokkan secara jelas untuk memudahkan pemahaman publik.
Dengan kebijakan baru yang diterapkan, Pemprov Kaltim berharap masyarakat lebih teliti dalam memahami penggunaan dana. Seluruh rincian anggaran telah disampaikan secara terbuka di SiRUP, dan bisa diakses kapan saja oleh masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa setiap orang bisa memahami bagaimana dana yang dialokasikan untuk kebutuhan mewah sebenarnya juga mendukung operasional pemerintahan,” tutur Astri.
