NPT dan Upaya Global Mengendalikan Senjata Nuklir
Latest Program – Pada konferensi ke-11 penyelenggaraan evaluasi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) di Markas PBB New York, Amerika Serikat mengkritik pemilihan Iran sebagai salah satu delegasi presiden konferensi. Sebanyak 34 kandidat diusulkan oleh berbagai kelompok, termasuk Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, yang juga terpilih sebagai ketua pertemuan. Meski demikian, Christopher Yaaw, asisten sekretaris Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, menilai pengangkatan Iran sebagai wakil mempermalukan NPT.
“Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan penghinaannya terhadap komitmen non-proliferasi NPT,” kata Yaaw, seperti dilaporkan Reuters. Ia menyoroti bahwa Iran menolak kerja sama dengan pengawas nuklir PBB untuk mengatasi pertanyaan terkait program nuklirnya. Yaaw juga menyebut keputusan itu mengurangi kredibilitas konferensi.
Perjanjian NPT, yang ditandatangani pada 1 Juli 1968, berlaku resmi sejak 5 Maret 1970. Konferensi tersebut diperpanjang tanpa batas waktu pada 11 Mei 1995. NPT disepakati oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, dan menjadi satu-satunya perjanjian multilateral yang mengikat negara-negara pemilik senjata nuklir dalam upaya pelucutan. Hingga saat ini, 191 negara telah meratifikasi NPT, termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB: Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris.
Prinsip dan Tujuan NPT
NPT memiliki sistem pengawasan yang dijalankan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan kepatuhan. Tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran senjata nuklir, sekaligus memberikan akses teknologi nuklir untuk keperluan damai. Negara-negara anggota berkomitmen untuk tidak mentransfer senjata nuklir atau membantu negara non-pemilik dalam pengembangan senjata. Sebaliknya, negara-negara non-pemilik setuju untuk tidak memperoleh senjata nuklir.
Menurut laporan dari Al Jazeera, NPT mengakui negara-negara yang memproduksi atau meledakkan senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967 sebagai pemilik senjata. Perjanjian ini juga memungkinkan negara anggota menarik diri dengan pemberitahuan tiga bulan jika merasa kepentingan tertinggi negara terancam oleh kejadian luar biasa.
Kontroversi dan Peran Negara-Negara
Washington sering kali menjadi pihak yang menekan Iran terkait program nuklir. Pada awal 1990-an, Iran melanjutkan produksi energi nuklir yang sempat terhenti karena perang. Amerika Serikat dan Israel mencoba memblokir proyek ini, sementara Rusia mengambil peran dalam membantu Iran, meski secara berkala terungkap aktivitas nuklir yang diselubungkan atau ilegal. Sejak itu, negosiasi berlangsung antara Iran dan kumpulan negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, serta Uni Eropa untuk menentukan cakupan program nuklir.
