Pengadilan AS Beri Izin Tarif Trump Berlaku Sementara
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang diusulkan pemerintahan Presiden Donald Trump, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat (US Court of Appeals) memutuskan untuk mengizinkan penerapan tarif global 10 persen sementara waktu. Keputusan ini diumumkan pada Selasa (12/5), setelah sejumlah negara bagian mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kebijakan tersebut. Pengadilan mengatakan bahwa proses banding akan dilanjutkan hingga ada tinjauan lebih lanjut, memberi waktu tujuh hari bagi pihak penggugat untuk merespons.
Kebijakan Tarif Trump Diperdebatkan
Kebijakan tarif 15 persen yang diterapkan Trump telah memicu kontroversi selama lebih dari satu tahun terakhir. 24 negara bagian, termasuk Oregon, menganggap kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan melanggar wewenangan federal yang seharusnya menjadi kewenangan Kongres. Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, menyoroti bahwa New Policy ini dibuat tanpa persetujuan legislatif, sehingga dianggap ilegal.
“Kebijakan tarif yang ditetapkan Trump menciptakan beban ekstra bagi warga AS, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Rayfield. “Masyarakat seharusnya mendapat insentif, bukan peningkatan biaya yang menggandakan dampak ekonomi.”
Banyak kritikus menyatakan bahwa tarif yang ditetapkan Trump memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya biaya impor, harga bahan makanan dan pakaian pun naik, yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat menengah dan rendah. Selain itu, para penggugat menegaskan bahwa penggunaan UU Federal sebagai dasar hukum untuk New Policy ini masih memerlukan penjelasan lebih jelas.
Kronologi dan Argumentasi Hukum
Awalnya, Trump memperkenalkan tarif 15 persen berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), yang memberikan wewenangan kepada presiden untuk mengatur impor dalam kondisi darurat. Namun, Mahkamah Agung AS pada 20 Februari tahun lalu menolak penggunaan IEEPA dalam kasus ini, menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump tidak memenuhi syarat.
Dalam respons terhadap keputusan Mahkamah Agung, Trump beralih ke Pasal 122 dari UU Perdagangan 1974. Pihak penggugat menilai bahwa pasal ini hanya bisa digunakan jika ada defisit neraca pembayaran yang signifikan. Mereka mengatakan bahwa New Policy ini melanggar aturan tersebut, sehingga Trump melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
Analisis terbaru oleh Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bahwa sekitar 90 persen dari biaya tarif pada 2025 ditanggung oleh konsumen dan bisnis di AS. Studi ini memperkirakan bahwa New Policy yang diterapkan Trump bisa meningkatkan beban biaya hidup rata-rata keluarga di Oregon hingga lebih dari US$1.200 per tahun. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional, tetapi juga dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kebijakan tarif ini adalah bagian dari New Policy yang bertujuan melindungi industri dalam negeri, tetapi di satu sisi, bisa memicu kenaikan harga yang tidak terduga,” kata ekonom lokal yang mengkritik kebijakan tersebut.
Analisis Ekonomi dan Eksplorasi Alternatif
Para ahli ekonom menilai bahwa New Policy yang diizinkan sementara ini mungkin memiliki dampak jangka pendek pada industri lokal, tetapi risiko inflasi yang meningkat menjadi kekhawatiran utama. Selain itu, beberapa negara bagian menyarankan alternatif seperti subsidi atau kebijakan stimulus untuk menggantikan tarif. Kebijakan ini juga menimbulkan diskusi tentang keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kebebasan perdagangan global.
Di sisi lain, pendukung New Policy mengklaim bahwa tarif ini membantu memperkuat ekonomi AS dengan mendorong produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Mereka menilai bahwa kritik terhadap kebijakan Trump terlalu sering bersifat politis dan tidak sepenuhnya memahami tujuan ekonomi dari New Policy ini. Namun, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum AS tetap menjadi pengawas utama dalam penerapan kebijakan ekonomi presiden.
Karena pengadilan mengizinkan New Policy ini sementara, pemerintahan Trump sekarang memiliki waktu untuk menyempurnakan rancangan kebijakan atau mengajukan peninjauan lebih lanjut. Keputusan ini juga memberi kesempatan bagi negara bagian dan penggugat untuk menyesuaikan strategi mereka, terutama dalam menunjukkan dampak jangka panjang dari tarif yang diizinkan.
