Singapura Bentuk Panel Khusus Selidiki Perusahaan terkait Karhutla RI

Singapura Siapkan Panel Lintas Batas untuk Menelusuri Dugaan Peran Perusahaan dalam Karhutla di Indonesia

Kabarberita911.com – Pemerintah Singapura akan membentuk panel khusus guna menelusuri perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama kebakaran yang asapnya sampai ke wilayah Singapura. Langkah tersebut menandai upaya baru Negeri Singa untuk mencari pihak yang dinilai mungkin bertanggung jawab atau turut menyumbang terjadinya kabut asap lintas negara.

Kementerian Hukum Singapura atau MinLaw menyampaikan keputusan itu dalam pernyataan pada Jumat (23/10). Fokus penyelidikan mencakup dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran di sejumlah daerah Indonesia yang kemudian memicu dampak pencemaran udara hingga melintasi perbatasan.

Panel yang dipersiapkan tidak hanya berisi satu jenis keahlian. Pemerintah Singapura akan melibatkan firma hukum, kantor audit, serta lembaga investigasi yang mempunyai pengalaman, jaringan, dan kapasitas untuk menangani pemeriksaan di lebih dari satu yurisdiksi. Susunan tersebut dipandang penting karena hubungan kepemilikan perusahaan, kegiatan operasional, dan rantai pasokan dapat berada di berbagai negara.

“Pemerintah telah mengumumkan akan berupaya mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang mungkin bertanggung jawab atas, atau telah berkontribusi terhadap, kebakaran yang menyebabkan kabut asap di Singapura.”

Operasional, Kepemilikan, dan Rantai Pasokan Menjadi Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan nantinya tidak berhenti pada aktivitas perusahaan di satu lokasi. Panel juga akan melihat perilaku perusahaan domestik maupun asing, keterkaitan antarbadan usaha, hingga rantai pasokan yang berhubungan dengan kegiatan mereka. Tujuannya adalah menentukan apakah suatu pihak terlibat dalam memicu kebakaran atau membiarkan kondisi yang kemudian menghasilkan maupun memperparah kabut asap.

“Perilaku perusahaan lokal dan asing, hubungan korporasi dan rantai pasokan mereka akan diperiksa untuk menetapkan apakah mereka terlibat dalam menyebabkan atau membiarkan kebakaran yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap.”

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa investigasi tidak semata-mata diarahkan pada siapa yang berada di lapangan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah juga ingin memeriksa jaringan bisnis yang dapat memengaruhi pengelolaan lahan, pengawasan operasional, serta pengambilan keputusan perusahaan. Dalam perkara kabut asap lintas batas, penelusuran struktur korporasi dapat menjadi unsur penting karena hubungan bisnis tidak selalu berhenti pada satu entitas atau satu negara.

Singapura telah menunjuk Davinder Singh Chambers untuk memberi nasihat terkait koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan investigasi di sejumlah yurisdiksi. Kehadiran penasihat ini mencerminkan kompleksitas penyelidikan yang berpotensi bersinggungan dengan aturan, otoritas, dan mekanisme pengumpulan bukti dari negara berbeda.

Perusahaan Diminta Membuka Akses Informasi

Apabila perusahaan telah teridentifikasi dalam proses tersebut, mereka akan diminta menggunakan profesional dari panel untuk menjalankan pemeriksaan menyeluruh. Audit itu akan mencakup kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan mata rantai pasokan, sebelum hasilnya disampaikan kepada pemerintah Singapura.

MinLaw menegaskan harapan agar perusahaan memberikan kerja sama penuh selama pemeriksaan berlangsung. Akses terhadap informasi dan operasi yang relevan dipandang diperlukan untuk mendukung proses penelusuran secara mendalam.

“Perusahaan diharapkan bekerja sama sepenuhnya dan memberikan akses tanpa batasan ke informasi yang relevan dan operasional mereka sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk penyelidikan.”

Bagi perusahaan yang beroperasi melalui jaringan lintas negara, tuntutan tersebut dapat berarti peninjauan internal yang lebih luas. Data mengenai aktivitas usaha, hubungan dengan afiliasi, maupun alur pemasok dapat menjadi bagian dari materi yang perlu diperiksa. Namun, kewajiban kerja sama ini tetap berada dalam konteks batas kewenangan hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.

Tantangan Hukum dalam Pengumpulan Informasi di Luar Negeri

Kementerian Hukum Singapura mengakui bahwa kerja panel ahli ini tidak akan lepas dari hambatan hukum dan teknis, khususnya saat informasi harus dikumpulkan di luar negeri. Pemerintah asing umumnya mempunyai aturan sendiri mengenai aktivitas yang dapat dilakukan lembaga negara dari negara lain di wilayah mereka.

“Hal ini karena pada umumnya terdapat batasan yang diberlakukan oleh negara-negara mengenai pekerjaan apa yang dapat dilakukan di wilayah mereka oleh lembaga pemerintah luar negeri.”

Pengakuan tersebut penting karena kasus kabut asap lintas batas melibatkan dampak yang dirasakan di satu negara, sementara dugaan sumber kebakaran berada di wilayah negara lain. Penyelidikan seperti ini membutuhkan koordinasi yang cermat agar pencarian fakta tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada yurisdiksi terkait.

Meski demikian, pembentukan panel menandakan keinginan Singapura untuk tetap melanjutkan upaya penelusuran. Pemerintah berusaha membangun dasar pemeriksaan yang memadukan keahlian hukum, audit, dan investigasi, dengan perhatian terhadap hubungan bisnis yang mungkin melampaui batas teritorial.

Pemerintah Singapura Menegaskan Sikap Tegas

Sikap pemerintah telah disampaikan Menteri Senior Singapura K Shanmugam pada Senin sebelumnya. Ia menyatakan Singapura akan menggunakan berbagai instrumen hukum, regulasi, dan ekonomi terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kabut asap.

Penegasan itu memperlihatkan bahwa pembentukan panel khusus bukan sekadar langkah administratif. Pemeriksaan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengidentifikasi tanggung jawab korporasi atas dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat Singapura.

Ia menegaskan akan terus mengejar mereka “selama diperlukan.”

Bagi publik, proses ini menyoroti sifat kabut asap sebagai persoalan yang dampaknya tidak mengenal garis perbatasan. Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat memengaruhi kualitas udara di negara tetangga, sehingga penanganannya sering memerlukan kerja hukum, investigasi, dan koordinasi lintas negara. Panel yang disiapkan Singapura akan menjadi salah satu instrumen untuk menelusuri dugaan peran perusahaan dalam persoalan tersebut.