Scam Kian Marak, Hampir 670 Ribu Penipuan Dilaporkan Hingga Agustus

Penanganan Scam Perlu Kolaborasi yang Lebih Terpadu

Kabarberita911.com – Penipuan digital terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah menerima hampir 670 ribu pengaduan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebuah angka yang menggambarkan luasnya dampak kejahatan siber terhadap aktivitas keuangan dan kepercayaan publik di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat, pengaduan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian uang. Di dalamnya juga terdapat rekening-rekening yang diduga digunakan dalam rangkaian aktivitas penipuan. Totalnya mencapai lebih dari 1,2 juta rekening yang dilaporkan masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menekankan bahwa statistik tersebut mencerminkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar jumlah aduan yang masuk. Kerugian korban dapat berupa tabungan pribadi, dana untuk menjalankan usaha, hingga rasa aman ketika menggunakan layanan digital.

“Hingga akhir Agustus lalu, Indonesia Anti-Scam Centre telah menerima laporan hampir 670.000 laporan penipuan dengan lebih dari 1,2 juta rekening dilaporkan. Di balik angka itu, terdapat tabungan, modal usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital yang ikut tergerus,”

Pernyataan itu disampaikan Alexander dalam Forum Group Discussion Komdigi bertema “Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam)” di Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Modus Belanja Menjadi Pengaduan Terbanyak

Data IASC menunjukkan bahwa penipuan transaksi belanja menjadi kategori yang paling banyak dikeluhkan. Sebanyak 119.494 pengaduan tercatat pada modus ini. Pola tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian saat masyarakat melakukan transaksi melalui kanal digital, terutama ketika berhadapan dengan penawaran produk, pembayaran, atau pihak penjual yang tidak dapat diverifikasi dengan jelas.

Setelah penipuan belanja, modus penyamaran dan panggilan palsu menempati posisi berikutnya dengan 65.914 laporan. Modus ini melibatkan pihak yang mengaku sebagai individu, lembaga, atau layanan tertentu untuk memperoleh informasi maupun mendorong korban melakukan transaksi.

Penipuan investasi tercatat sebanyak 32.738 laporan. Sementara itu, terdapat 29.373 laporan terkait penipuan berkedok pekerjaan dan lowongan kerja. Penipuan melalui media sosial juga menjadi perhatian, dengan jumlah 25.915 aduan. Ragam modus tersebut memperlihatkan bahwa scam dapat muncul di banyak titik dalam kehidupan digital, mulai dari aktivitas belanja, pencarian pekerjaan, komunikasi pribadi, hingga penggunaan layanan keuangan.

Pemblokiran Rekening dan Dana

Sejak 22 November 2024, IASC menjalankan penanganan atas pengaduan penipuan transaksi keuangan dengan sejumlah langkah, termasuk pemblokiran rekening dan dana yang terkait. Sampai periode yang sama, pusat penanganan ini telah menerima 668.441 pengaduan.

Dari seluruh laporan itu, terdapat 1.276.688 rekening serta 159.472 nomor telepon yang dilaporkan. Sebanyak 659.419 rekening telah diblokir sebagai bagian dari upaya membatasi pergerakan dana dan mencegah kemungkinan terjadinya korban tambahan.

Nilai dana yang telah diblokir mencapai Rp771,2 miliar. Pemerintah juga telah mengembalikan dana senilai Rp206 miliar kepada para korban. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan pelaporan menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan penipuan, karena dana yang masih berada dalam jalur transaksi dapat lebih cepat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Bagi masyarakat, data ini menjadi pengingat bahwa penipuan online tidak selalu berbentuk pesan mencurigakan yang mudah dikenali. Pelaku dapat memakai berbagai saluran komunikasi dan memanfaatkan kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, peluang investasi, pencarian kerja, maupun interaksi melalui platform digital. Karena itu, kewaspadaan perlu diterapkan sebelum mengirim uang, membagikan data pribadi, atau mengikuti instruksi dari pihak yang belum dapat dipastikan identitasnya.

Koordinasi Antarsektor Jadi Kunci

Alexander menilai penanganan scam tidak bisa dibebankan pada satu lembaga atau satu bidang saja. Praktik penipuan kini berkaitan dengan berbagai unsur ekosistem digital, termasuk platform komunikasi, telekomunikasi, sistem pembayaran, industri jasa keuangan, serta aliran dana hasil kejahatan.

“Kita membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat sehingga informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing sektor dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. Hanya melalui koordinasi lintas sektor yang kuat, kita dapat membangun ekosistem penanganan scam yang lebih terpadu,”

Koordinasi yang kuat dibutuhkan agar informasi mengenai rekening, nomor telepon, pola penipuan, dan pergerakan dana dapat ditangani secara saling terhubung. Dalam ekosistem yang melibatkan banyak layanan, respons yang tidak terintegrasi berpotensi membuat pelaku berpindah dari satu kanal ke kanal lain.

Selain kerja sama operasional, Komdigi juga mendorong penguatan regulasi. Aturan yang jelas diperlukan untuk menetapkan peran dan kewenangan setiap pihak, termasuk dalam pertukaran informasi, mekanisme koordinasi, serta respons terhadap penipuan online.

“Kita ingin agar kebijakan yang dibangun tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi fondasi bagi kerja bersama dalam melindungi masyarakat,”

Upaya melawan scam pada akhirnya memerlukan keterlibatan banyak pihak: pemerintah, penyedia platform, sektor telekomunikasi, sistem pembayaran, lembaga jasa keuangan, dan pengguna layanan digital itu sendiri. Pemblokiran rekening serta pengembalian dana merupakan langkah penting, tetapi pencegahan melalui kewaspadaan pengguna dan kerja sama lintas sektor tetap menjadi bagian utama dalam melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.