Polres Bogor Pecat 3 Anggota Buntut Disersi dan Terlibat Narkoba

Tiga Personel Polres Bogor Diberhentikan Tidak Dengan Hormat: Disersi dan Narkoba Jadi Pemicu

Kabarberita911.com – Langkah paling keras dalam hierarki sanksi administratif kepolisian akhirnya dijatuhkan di lingkungan Polres Bogor. Tiga anggota — satu dari satuan kerja tingkat kabupaten dan dua dari satuan kerja Polsek di bawahnya — resmi kehilangan status sebagai personel Polri melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Upacara pemecatan tersebut digelar pada Senin, 7 September 2026, dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto.

PTDH bukan sekadar pencoretan nama dari daftar kepegawaian. Dalam tata kelola internal Polri, sanksi ini menandai akhir total dari hubungan dinas: hak pensiun, tunjangan, dan segala fasilitas yang melekat pada jabatan ikut hangus. Karena itulah, setiap kali PTDH diberlakukan, institusi biasanya menandakannya dengan upacara formal agar seluruh anggota memahami bahwa pelanggaran berat tidak akan dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi.

Apa yang Mendorong Keputusan Ini

Dua pelanggaran menjadi dasar hukum pemecatan ketiga personel tersebut: disersi, yakni meninggalkan tugas atau satuan tanpa izin resmi, serta penyalahgunaan narkotika. Keduanya tergolong pelanggaran berat dalam Kode Etik Profesi Polri dan dapat berujung pada sanksi paling berat apabila tidak ada upaya pembinaan yang berhasil.

AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan bahwa keputusan ini bukan diambil secara impulsif. Sebelum upacara digelar, ketiga personel telah melewati rangkaian tahapan — mulai dari pemeriksaan disiplin, sidang kode etik, hingga upaya pembinaan yang pada akhirnya tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Proses berlapis itu dimaksudkan agar setiap anggota mendapat kesempatan memperbaiki diri sebelum sanksi terminal dijatuhkan.

“Upacara PTDH ini bukanlah bentuk kebanggaan atau penghargaan, melainkan wujud penegakan aturan dan kepastian hukum di tubuh Polri. Keputusan ini diambil secara sadar dan我们需要 tegas setelah personel yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat berupa disersi dan penyalahgunaan narkoba,” kata Wikha dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah upacara, yakni pada Selasa, 8 September 2026. Penekanan pada frasa “bukan kebanggaan” penting karena dalam beberapa kasus, upacara pemecatan kerap disalahartikan publik sebagai bentuk penghormatan terakhir. Wikha ingin memastikan pesan yang tersampaikan adalah ketegasan institusional, bukan ritual simbolik semata.

Konteks Disiplin dan Kepercayaan Publik

Isu narkoba di lingkungan kepolisian bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, kasus penyalahgunaan zat terlarang oleh oknum anggota menjadi salah satu faktor yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Ketika seorang polisi yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru melanggar aturan sendiri, efeknya melampaui satu individu: citra seluruh organisasi ikut tercoreng.

Disersi menambah dimensi lain. Anggota yang meninggalkan pos tanpa izin tidak hanya merugikan operasional satuan, tetapi juga mengirim sinyal bahwa komitmen terhadap tugas dapat ditinggalkan sesuka hati. Kombinasi kedua pelanggaran pada satu atau lebih personel dalam periode yang berdekatan tentu menjadi alarm bagi pimpinan daerah untuk memperketat pengawasan internal.

Wikha mengakui bahwa kehilangan tiga personel sekaligus merupakan kerugian organisasional. Setiap anggota Polri melewati proses seleksi yang panjang — tes fisik, psikologi, akademik, hingga pelatihan dasar — sebelum resmi mengemban seragam. Menghapus tiga nama dari daftar berarti membuang investasi pembinaan yang tidak sedikit. Namun, lanjut dia, menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik tetap menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan.

“Saya menginstruksikan seluruh pimpinan satuan kerja dan para Kapolsek untuk meningkatkan pengawasan melekat serta kepedulian terhadap anggota agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” tutur Wikha.

Arahan ke Depan dan Pesan kepada Seluruh Personel

Di akhir keterangannya, Kapolres Bogor menyampaikan pesan langsung kepada seluruh anggota di bawah komandonya. Ia meminta setiap personel menjadikan peristiwa pemecatan ini sebagai cermin dan pengingat untuk terus mematuhi aturan, menjaga integritas pribadi, serta menjunjung kehormatan institusi.

“Kepada seluruh personel, jadikan peristiwa ini sebagai ikhtiar dan cermin untuk terus mematuhi aturan, menjaga integritas, dan menjunjung tinggi kehormatan institusi Polri,” sambungnya.

Perintah untuk meningkatkan “pengawasan melekat” yang disampaikan Wikha mengisyaratkan perubahan pendekatan di tingkat komando harian. Pengawasan melekat dalam terminologi Polri merujuk pada kontrol langsung dan berkelanjutan oleh atasan terhadap perilaku, kehadiran, serta kondisi psikologis bawahan — bukan sekadar pemeriksaan administratif berkala. Dengan kata lain, Kapolsek dan perwira satuan kerja kini dituntut hadir secara aktif dalam kehidupan sehari-hari anggota, bukan hanya saat apel pagi atau laporan rutin.

Bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan sekitarnya, peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mekanisme akuntabilitas internal kepolisian masih berfungsi. Selama institusi bersedia menjatuhkan sanksi paling berat kepada anggotanya sendiri tanpa pandang bulu, ruang bagi kepercayaan publik untuk pulih dan tumbuh tetap terbuka. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah aturan ditegakkan, melainkan apakah pengawasan yang diperintahkan benar-benar berjalan sebelum pelanggaran berikutnya terjadi.