Tim Formatur Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan Baru PBNU

Sebulan untuk Menata Ulang Puncak Kepemimpinan NU: Tim Formatur Muktamar ke-35 Diberi Batas Waktu Ketat

Kabarberita911.com – Proses transisi kepemimpinan Nahdlatul Ulama pasca-Muktamar ke-35 kini memasuki fase paling krusial. Tim formatur yang lahir dari hasil muktamar tersebut menerima mandat dengan tenggat waktu hanya satu bulan untuk merampungkan susunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Batas waktu itu diumumkan langsung oleh Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul dan juga menjabat Menteri Sosial—saat hendak menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8).

“Dikasih waktu satu bulan. Dikasih satu bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan.”

Ketentuan tenggat satu bulan ini bukan sekadar formalitas administratif. Bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota di seluruh pelosok negeri, komposisi kepengurusan PBNU menentukan arah kebijakan keagamaan, sosial, dan politik NU untuk periode berikutnya. Kecepatan dan kualitas penyusunan struktur tersebut akan memengaruhi seberapa cepat organisasi kembali beroperasi secara penuh setelah masa transisi.

Arsitektur Tim Formatur: Rais Aam di Puncak, Ketua Umum sebagai Sekretaris

Gus Ipul merinci bahwa posisi ketua formatur diemban oleh Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, sementara kursi sekretaris dipegang oleh Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz yang dikenal dengan panggilan Gus Kikin. Selain kedua tokoh sentral itu, terdapat sejumlah anggota formatur lain yang turut terlibat dalam proses penyusunan struktur.

“Ya kita serahkan kepada ketua formatur Rais Aam, sekretarisnya Ketua Umum, selebihnya ada beberapa anggota formatur.”

Pemilihan susunan tim formatur ini mencerminkan hierarki internal NU di mana otoritas keilmuan (Rais Aam) ditempatkan di atas otoritas eksekutif (Ketua Umum). Penempatan tersebut menegaskan bahwa keputusan strategis organisasi tetap berada di bawah payung fatwa dan arahan keagamaan tertinggi, bukan semata di tangan struktur manajerial.

Muktamar ke-35 Ditutup dengan Klaim Keberhasilan Penuh

Menjelang berakhirnya seluruh rangkaian acara muktamar, Gus Ipul menyatakan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan. Ia menegaskan bahwa setiap target yang ditetapkan panitia berhasil dicapai tanpa hambatan berarti.

“Alhamdulillah muktamar telah selesai, saya bersyukur sekali karena penyelenggaraannya sukses, hasil-hasilnya sukses, target-targetnya semua bisa tercapai.”

Salah satu penanda historis dari Muktamar ke-35 adalah kehadiran Presiden Republik Indonesia baik pada sesi pembukaan maupun penutupan. Gus Ipul menyebut peristiwa itu sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah muktamar NU, dan ia menilai kehadiran kepala negara di kedua ujung acara merupakan bentuk apresiasi luar biasa terhadap peran organisasi dalam kehidupan berbangsa.

“Jadi ini satu hal yang kita syukuri. Presiden hadir pada saat pembukaan dan pada saat penutupan, itu juga apresiasi yang luar biasa untuk pertama kalinya ya, Presiden hadir di saat pembukaan maupun di saat penutupan. Kita semua bergembira.”

Bagi NU, yang selama puluhan tahun menjadi rujukan utama umat Islam tradisional di Indonesia, pengakuan dari tingkat tertinggi negara memiliki implikasi simbolis yang kuat. Kehadiran Presiden di kedua sesi tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah memandang NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Mekanisme Baru Pemilihan Ketua Umum: Akhir Era One Man One Vote

Di samping isu kepengurusan, Gus Ipul turut menjelaskan perubahan fundamental dalam tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU. Sistem lama yang menerapkan prinsip one man one vote—di mana setiap peserta muktamar memiliki satu suara—kini digantikan oleh mekanisme yang lebih terstruktur dan terpusat.

Dalam skema baru, cabang dan wilayah NU yang memiliki hak suara mengusulkan antara satu hingga lima nama calon Ketua Umum. Nama-nama tersebut kemudian diteruskan kepada Rais Aam terpilih beserta anggota AHWA (Alimul Hukama wal Ulama) yang terpilih untuk dilakukan penetapan akhir.

“Misalnya kalau dulu pemilihan Ketua Umum itu one man one vote, sekarang pemilihannya sudah ditentukan oleh Rais Aam terpilih dan anggota AHWA, di mana cabang dan wilayah yang memiliki hak suara mengusulkan satu sekurang-kurangnya dan lima sebanyak-banyaknya calon Ketua Umum yang diteruskan nanti ke Rais Aam dan AHWA terpilih.”

Gus Ipul menilai perubahan ini lebih selaras dengan dinamika internal NU saat ini. Ia berargumen bahwa sistem lama kerap memicu persaingan antarkelompok yang tajam dan berpotensi memecah belah organisasi.

“Sistem pemilihan baru untuk Ketua Umum yang lebih cocok dengan kondisi hari ini, menghindari persaingan yang lebih ketat atau yang lebih keras, yang membuat pengelompokan.”

Perubahan mekanisme ini sejalan dengan tren konsolidasi internal yang banyak diadopsi organisasi besar di Indonesia, di mana proses seleksi pemimpin puncak dipindahkan dari arena terbuka ke ruang deliberasi yang lebih terbatas namun tetap representatif melalui delegasi cabang dan wilayah.

Membantah Narasi Intervensi Istana

Di tengah sorotan publik terhadap hasil Muktamar ke-35, muncul berbagai spekulasi di ruang digital yang mengaitkan pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum dengan campur tangan Istana Kepresidenan. Gus Ipul secara tegas menepis narasi tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan muktamar berlangsung tanpa intervensi pihak eksternal apa pun.

“Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam proses muktamar ini.”

Ia juga menepis klaim bahwa KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz merupakan pasangan yang telah disiapkan atau didukung oleh lingkaran kekuasaan.

“Ah, itu isu-isu aja. Banyak isu di luar sana ya. Banyak sekali, dulu tahu sendiri kan isunya kayak apa ini. Tapi ternyata kita lihat semua berjalan lancar, ya.”

“Berita-berita yang selama ini kita lihat di medsos kadang-kadang itu jauh dari kenyataan, ya.”

Pembantahan ini penting dalam konteks di mana NU selama ini menjaga independensi organisasinya dari pengaruh politik eksternal. Klaim intervensi, jika dibiarkan berkembang, dapat mengikis kepercayaan internal anggota terhadap legitimasi kepemimpinan baru.

NU dan Kapasitas Menyelesaikan Persoalan Internal

Menutup keterangannya, Gus Ipul menekankan bahwa NU telah melewati 35 kali muktamar dalam berbagai kondisi politik dan sosial yang berbeda-beda. Organisasi, menurutnya, memiliki mekanisme internal yang matang untuk mengelola setiap persoalan yang muncul.

“NU sudah muktamar ke-35 ya, dalam situasi dan kondisi yang macam-macam dan NU punya cara untuk menyelesaikan semua masalah. NU juga tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada.”

“Jadi saya bisa pastikan bahwa tidak ada itu intervensi.”

Dengan tenggat satu bulan yang kini berjalan, seluruh perhatian internal NU akan tertuju pada satu pertanyaan praktis: apakah tim formatur mampu merampungkan struktur kepengurusan yang solid, inklusif, dan siap bekerja sebelum batas waktu habis. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah transisi kepemimpinan pasca-Muktamar ke-35 berjalan mulus atau justru membuka ruang ketidakpastian di organisasi yang selama lebih dari seabad menjadi penyangga utama kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia.