Komisi IV Minta Kemenhut Kendalikan Populasi Monyet Ekor Panjang

Komisi IV DPR Desak Kemenhut Atur Populasi Monyet Ekor Panjang

Kabarberita911.com – Sejumlah insiden perusakan lahan tani dan serangan terhadap penduduk sekitar mendorong Komisi IV DPR untuk meminta Kementerian Kehutanan segera mengambil langkah pengendalian populasi monyet ekor panjang. Anggota komisi tersebut, Johan Rosihan, menyatakan bahwa fenomena ini patut mendapat perhatian serius mengingat kebiasaan primata yang sering mencari makan di sekitar pemukiman manusia.

Saat dihubungi pada hari Selasa (12/8), politikus PKS ini menjelaskan bahwa kajian para ahli mengindikasikan monyet ekor panjang termasuk satwa sinantropik. Artinya, hewan ini memperoleh asupan kalori tinggi dari lingkungan tempat tinggal manusia.

“Kalau kajian para ahli menunjukkan monyet ekor panjang merupakan satwa sinantropik yang justru memperoleh sumber makanan berkalori tinggi dari lingkungan manusia,” kata Johan.

Kasus Ekspansi dan Serangan di Berbagai Daerah

Johan mencatat adanya perluasan wilayah monyet ekor panjang di Pacitan yang berdampak pada kerusakan tanaman pertanian. Jenis tanaman yang terdampak meliputi singkong, kelapa, pisang, jagung, kacang tanah, dan nangka.

Selain itu, pada awal tahun 2026, BBKSDA Jawa Timur menangani kejadian monyet ekor panjang yang melukai seorang balita di Jember. Kasus gigitan serupa juga terjadi di Gresik, yang kemudian mengharuskan evakuasi satwa dari kawasan permukiman.

Perlunya Instrumen Pengendalian yang Terukur

Menurut Johan, ketika warga telah menjadi korban, masalah tersebut tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat tetapi juga kerugian ekonomi. Petani mengalami kehilangan hasil panen karena tanaman mereka terus-menerus dirusak oleh monyet.

“Ketika sudah ada warga yang digigit, keselamatan manusia terancam, bahkan petani mengalami kerugian karena tanamannya terus-menerus dirusak, maka persoalan ini sudah menyangkut perlindungan warga dan kerugian ekonomi masyarakat,” katanya.

Johan menambahkan bahwa pemerintah perlu memiliki instrumen pengendalian populasi yang jelas apabila di lokasi tertentu jumlah monyet sudah berlebih, bersifat agresif, dan berulang kali menyerang manusia. Namun, ia menekankan bahwa tindakan pengendalian tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung oleh kajian ilmiah, bersifat terukur, serta tetap memenuhi prinsip kesejahteraan satwa. Johan juga menyatakan kekhawatirannya agar seluruh monyet ekor panjang tidak serta-merta ditetapkan sebagai satwa pengganggu secara nasional tanpa pertimbangan matang.

“Saya tidak ingin kita terburu-buru menetapkan seluruh monyet ekor panjang sebagai satwa pengganggu secara nasional,” katanya.