KPK: Bupati Lombok Barat Tak Cantumkan Aset 55 Tanah di LHKPN

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Lombok Barat Kabarberita911.com – KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Lombok Barat

Kabarberita911.com – KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka bagi tiga individu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ketiga tersangka tersebut adalah Lalu Ahmad Zaini, Sudirman sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, serta Alvonsus Gani dari PT Meconel Sistim Instrument.

Penetapan tersangka ini mencakup berbagai pelanggaran hukum, mulai dari benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintahan daerah setempat.

Ketidaklengkapan Laporan Harta Kekayaan

Salah satu temuan penting dalam kasus ini adalah ketidaklengkapan laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Bupati Lombok Barat periode 2025-2030. KPK mengidentifikasi adanya dugaan kepemilikan aset yang belum dicantumkan dalam LHKPN.

“Ditemukan dugaan adanya sejumlah harta atau aset milik LAZ [Lalu Ahmad Zaini] yang belum tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di mana diduga LAZ memiliki sekurang-kurangnya 55 bidang tanah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (21/7).

Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyampaian LHKPN merupakan instrumen vital untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Seluruh pejabat publik, termasuk kepala daerah, wajib mengisi laporan tersebut secara jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

Detail Aset yang Dilaporkan

Berdasarkan data dari situs e-LHKPN KPK, Lalu Ahmad Zaini terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 26 Januari 2026. Total nilai aset yang dicantumkan mencapai Rp25.567.639.655.

Dari jumlah tersebut, kepemilikan 24 bidang tanah dan bangunan tersebar di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Surabaya dengan nilai keseluruhan Rp14.592.030.000. Selain properti, ia juga memiliki aset kendaraan bermotor senilai Rp1.280.000.000.

Rincian kendaraan yang dilaporkan meliputi:

• Mobil Toyota Avanza 1,3 G AT Tahun 2019, hasil sendiri, Rp95.000.000
• Motor Honda Scoopy 110 CC Tahun 2021, hasil sendiri, Rp10.000.000
• Mobil Toyota Alphard Tahun 2023, hasil sendiri, Rp900.000.000
• Mobil Honda HRV 1,5 L Tahun 2024, hasil sendiri, Rp275.000.000

Lebih lanjut, Lalu Ahmad yang memiliki pengalaman 17 tahun sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp557.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp9.138.109.655.

Dasar Hukum dan Penahanan

Lalu Ahmad dan Sudirman disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, keduanya juga dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Alvonsus Gani sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa KPK akan melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama. Masa penahanan berlaku terhitung sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perlu dicatat bahwa Lalu Ahmad Zaini baru saja dipecat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai dampak dari kasus dugaan korupsi ini.