Penyandang Disabilitas Ikut Demo Surabaya, Kritik Kebijakan MBG
Topics Covered – Pada Rabu (17/6), seorang penjual kopi keliling dengan disabilitas, Aan, turut berbicara di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ia muncul ke tengah massa yang berkumpul di area tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pidato singkatnya, Aan menekankan bahwa kebijakan MBG tidak dianggap sebagai prioritas utama pemerintah, sementara isu lain lebih mendesak, terutama akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Aksi ini menjadi perhatian publik karena menggambarkan perjuangan sosial yang lebih luas.
“Yang dibutuhkan, disabilitas bisa bekerja dengan maksimal,” ujarnya.
Aan menyoroti adanya ketidakadilan dalam sistem kerja, khususnya di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Ia menyebutkan bahwa seorang temannya baru-baru ini di-PHK karena penggunaan skema efisiensi yang dijalankan perusahaan atau lembaga, dan penyandang disabilitas menjadi korban utamanya. “Banyak sekali disabilitas yang nganggur. Banyak teman saya yang di-PHK,” tambahnya. Kritik ini sejalan dengan Topics Covered dalam aksi demo yang menyindir ketidakpedulian terhadap kesejahteraan kelompok rentan.
Di sisi lain, aksi mahasiswa di Surabaya ini juga menunjukkan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Demonstrasi yang diikuti oleh ribuan peserta ini tidak hanya membahas isu lapangan kerja, tetapi juga mencakup Topics Covered seperti integritas KPK, percepatan RUU perampasan aset, serta pemulihan ekosistem. Aan menilai bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam Topics Covered ini menjadi simbol keadilan yang selama ini sering diabaikan.
Aksi Demonstrasi di Surabaya
Ribu-an mahasiswa membanjiri Jalan Gubernur Suryo untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6). Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan rakyat. Demonstrasi ini juga menarik perhatian warga sekitar dan peserta luar yang ikut mendukung serta mengamati. Aksi yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), menjadi momentum untuk mengungkapkan kepedulian terhadap isu-isu yang dianggap mendesak.
Poster dan spanduk yang dibawa peserta aksi menampilkan berbagai Topics Covered, termasuk kritik terhadap militerisme, ketidakadilan dalam perekrutan tenaga kerja, serta pemulihan ruang hidup masyarakat. Mahasiswa juga bergantian berbicara di hadapan massa dengan menggunakan pengeras suara, menegaskan bahwa Topics Covered dalam demonstrasi ini mencerminkan keinginan untuk perubahan yang lebih inklusif. Aksi ini memperkuat peran penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah dinamika politik dan ekonomi.
16 Poin Tuntutan BEM Unair
BEM Unair menjadi salah satu organisasi yang aktif menyampaikan Topics Covered dalam aksi ini. Mereka menyerukan 16 poin tuntutan, yang mencakup:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan meminta pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan IUP palsu yang terkait Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang rusak.
8. Menghentikan pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi moneter dalam struktur kepemimpinan.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan, serta kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan.
15. Mengusut tuntas kasus korupsi di lembaga pemerintah yang mengganggu kebijakan inklusif.
16. Meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan dan dukungan pemerintah.
Dari Topics Covered tersebut, isu lapangan kerja dan akses kesetaraan menjadi salah satu yang paling mendesak. Peserta aksi menginginkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk pengurangan diskriminasi dalam proses rekrutmen dan pembangunan infrastruktur yang mendukung inklusi sosial.
