Jaksa Ungkap SK Menag soal Kuota Haji Tambahan Dibuat Tanggal Mundur

Skandal Tanggal Mundur dalam Surat Keputusan Kuota Haji Tambahan

Kabarberita911.com – Pengungkapan terbaru dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkap adanya manipulasi tanggal pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1156 Tahun 2023. Dokumen yang mengatur kuota haji tambahan untuk tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi tersebut ternyata dibuat dengan tanggal mundur atau backdate.

Menurut keterangan jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Agustus, dokumen resmi ini secara formal tercatat tertanggal 21 Desember 2023. Namun kenyataannya, penandatanganan baru dilakukan pada 9 Januari 2024. Motif di balik pencantuman tanggal yang tidak sesuai ini adalah untuk memastikan calon jemaah haji tidak memiliki kesempatan cukup guna melakukan pelunasan biaya ibadah.

“Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1156 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah telah ditetapkan pada tanggal tersebut. Padahal, sejatinya baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau backdate,” ujar jaksa.

Dasar Hukum dan Alokasi Kuota yang Seharusnya

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, alokasi kuota haji khusus ditetapkan sebesar delapan persen dari total kuota haji Indonesia. Sisanya atau sembilan puluh dua persen diperuntukkan bagi jemaah reguler. Dengan tambahan kuota sebanyak 20.000 orang, seharusnya distribusi yang tepat adalah 18.400 untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus.

Jika mengikuti ketentuan tersebut, jumlah haji reguler yang semula 203.320 orang seharusnya naik menjadi 221.720 orang. Sementara itu, haji khusus yang awalnya 17.680 orang akan bertambah menjadi 19.280 orang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pembagiannya berbeda total, yakni masing-masing 10.000 orang untuk kedua kategori tersebut sesuai dengan KMA yang dimaksud.

Rapat Persiapan dan Pertemuan Penting

Pada tanggal 10 Januari 2024, Menteri Agama Yaqut memimpin rapat hybrid di Madinah, Arab Saudi. Rapat ini dihadiri oleh staf khusus dan ahli menteri agama, jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Dalam forum tersebut, Yaqut menegaskan bahwa pengalokasian 10.000 jemaah haji khusus dari kuota tambahan harus sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK.

Sementara itu, pertemuan-pertemuan strategis juga berlangsung di Jakarta. Sekitar awal tahun 2024, Isfah Abidal Azis atau yang dikenal sebagai Gus Alex bertemu dengan Fuad Hasan Masyhur dan Ismail Adam di kantor Maktour. Fuad Hasan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berhasil memperoleh kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

“Bahwa pada sekitar awal tahun 2024, Isfah Abidal Azis alias Gus Alex melakukan pertemuan dengan Fuad Hasan Masyhur dan Ismail Adam di kantor Maktour. Dalam pertemuan tersebut, Fuad Hasan Masyhur menyampaikan latar belakang Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tambahan sebesar 20.000 jemaah,” ungkap jaksa.

Pada sore hari yang sama, Isfah bersama Jaja Jaelani dan Agus Syafei kembali bertemu dengan Fuad Hasan dan Ismail Adam di restoran Al Jazeera Polonia, Jakarta Timur. Fuad Hasan Masyhur kembali menekankan pentingnya kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dan mengusulkan agar teknis pengisian dilakukan secara satu pintu melalui pihaknya.

Kontradiksi dengan Hasil Rapat dan Keputusan Sebelumnya

KMA 1156/2023 serta SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama pada 27 November 2023. Selain itu, kedua dokumen tersebut juga tidak sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi.

Yaqut diduga menyiasati perbedaan tersebut melalui surat nomor B057/MA/2/2024 yang dikirimkan kepada Komisi VIII DPR RI pada 27 Februari 2024. Surat tersebut berisi penjelasan bahwa besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji perlu disesuaikan akibat perubahan alokasi kuota tambahan. Perubahan ini mengurangi kuota haji reguler dari 18.400 menjadi 10.000 jemaah atau setara 50 persen, sementara haji khusus bertambah dari 1.600 menjadi 10.000 jemaah.

Menindaklanjuti surat tersebut, Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama kembali menggelar rapat kerja pada 13 Maret 2024. Rapat ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan perubahan komposisi jumlah kuota haji reguler dan khusus berbeda dengan hasil rapat kerja sebelumnya pada 27 November. Selain itu, jaksa juga menyebutkan bahwa surat keputusan Menteri Agama ini tidak disebarluaskan secara luas dan bersifat terbatas penggunaannya.