BSI dan BPJS Ketenagakerjaan Buka Akses KPR Syariah 30 Tahun
Strategi Utama: Sinergi untuk Meningkatkan Inklusi Pembiayaan
Key strategy yang digarap oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) bersama BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi pembiayaan perumahan yang lebih inklusif bagi jutaan pekerja Penerima Upah (PU) di Indonesia. Kolaborasi ini dirancang untuk memperluas akses KPR syariah dengan tenor hingga 30 tahun, sekaligus memastikan stabilitas finansial peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Program BSI Griya, yang menjadi bagian dari inisiatif sinergi ini, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan cicilan, dengan prinsip syariah yang menjaga keberlanjutan dan keadilan.
Implementasi dan Dukungan Finansial
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan bahwa sinergi ini sejalan dengan key strategy perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional. “Perumahan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian, dan BSI ingin menjadi mitra strategis bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hunian layak sesuai prinsip syariah,” ujarnya. Menurut Anggoro, desain program BSI Griya dibuat untuk memenuhi permintaan generasi muda, yang mendominasi pasar pembiayaan rumah, serta mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperluas akses ke keuangan syariah.
“Sektor perumahan berdampak besar terhadap industri pendukung. Dengan kolaborasi ini, BSI berkomitmen memberikan solusi finansial yang memberdayakan para pekerja, sekaligus menjawab kebutuhan akan rumah yang layak,” kata Anggoro Eko Cahyo.
Dalam lima bulan pertama tahun 2026, portofolio pembiayaan BSI Griya mencapai Rp60,80 triliun, dengan peningkatan konsisten sepanjang periode. Kemajuan ini didukung oleh kinerja keuangan yang stabil, terlihat dari laba bersih Rp3,39 triliun, tumbuh 16,73 persen YoY. Selain itu, volume penyaluran pembiayaan mencapai Rp335 triliun, naik 14,60 persen dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa key strategy BSI dalam menggandeng BPJS Ketenagakerjaan berjalan efektif, sekaligus menguatkan posisi perusahaan sebagai penyedia layanan keuangan syariah yang andal.
Kualitas aset BSI tetap terjaga meskipun mengalami ekspansi besar. Rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross mencapai 1,80 persen per Mei 2026, menunjukkan peningkatan dari 1,88 persen pada periode yang sama tahun lalu. Kebijakan ini tidak hanya menjaga kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat kestabilan institusi keuangan dalam mencapai key strategy yang lebih luas, yaitu memperluas akses ke perumahan melalui pendekatan syariah.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyambut positif peran BSI sebagai penyedia Manfaat Layanan Tambahan (MLT). “Sinergi ini membuka peluang baru bagi peserta untuk memiliki properti jangka panjang, sekaligus memperkuat akses pembiayaan syariah,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa program ini diharapkan mendorong kehidupan pekerja yang lebih tenang dan produktif, serta menjadi bagian dari key strategy dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik.
“Kolaborasi ini akan terus kami tingkatkan, tidak hanya untuk perumahan, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan penerima manfaat dan ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Saiful Hidayat.
Key strategy BSI dan BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup penyelarasan kebijakan antar institusi, sehingga memastikan keberlanjutan program pembiayaan syariah. Kehadiran BSI Griya diperkirakan akan meningkatkan jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk memperoleh KPR syariah, terutama di tengah tantangan ekonomi yang berdampak pada kemampuan finansial pekerja. Dengan pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga mendukung transparansi dan keberlanjutan dalam sistem keuangan syariah Indonesia.
Peluncuran program sinergi ini menjadi langkah penting dalam key strategy BSI untuk meningkatkan inklusi finansial. Dengan kemampuan keuangan yang tangguh dan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, BSI yakin dapat menjadi mitra utama dalam mewujudkan akses KPR syariah 30 tahun. Program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
