VIDEO: Mendikdasmen Targetkan Sekolah Bebas Perundungan
VIDEO: Mendikdasmen Targetkan Sekolah Bebas Perundungan – Sekolah adalah tempat yang seharusnya memberikan keamanan dan kebahagiaan bagi setiap peserta didik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa upaya mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan memerlukan komitmen bersama dari pihak pemerintah, lembaga sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, penyakit sosial ini tidak bisa diatasi secara terpisah oleh satu pihak saja, melainkan perlu sinergi yang solid. Pada kesempatan terpisah, ia menjelaskan bahwa target utama Kementerian Pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan.
Langkah-Langkah Untuk Mengurangi Perundungan
Dalam upaya menjadikan sekolah bebas perundungan, Abdul Mu’ti menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang mendukung. Selain itu, lembaga pendidikan diminta untuk menerapkan pendidikan karakter di samping kurikulum utama. Masyarakat, baik orang tua maupun komunitas sekitar, juga harus terlibat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya empati dan saling menghormati. “Perundungan di lingkungan sekolah harus diakhiri melalui kolaborasi yang baik antara tiga pihak, yaitu pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam wawancara khusus.
Kementerian Pendidikan sudah mengambil langkah konkret, seperti mengembangkan program pelatihan bagi guru dan siswa, serta menempatkan pengawas perundungan di setiap sekolah. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan juga menjadi bagian dari strategi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan para siswa bisa lebih nyaman dalam mengungkapkan masalah yang mereka alami, baik secara verbal maupun melalui media sosial.
Mengapa Perundungan Masih Marak?
Menurut data yang dihimpun, perundungan di sekolah masih menjadi masalah utama yang mengganggu kenyamanan belajar. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari perundungan. Selain itu, adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kurangnya pendidikan tentang empati di lingkungan sekolah juga berkontribusi pada budaya merundung. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keberhasilan targetkan sekolah bebas perundungan bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak.
Sekolah yang dimaksudkan dalam video ini adalah unit pendidikan yang menerapkan kebijakan anti-perundungan secara konsisten. Ini termasuk penggunaan metode pembelajaran interaktif, penguatan komunikasi antara siswa dan guru, serta pembentukan lingkungan belajar yang inklusif. Tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dijalankan secara formal tetapi juga diinternalisasi oleh seluruh komunitas sekolah.
Kemitraan yang Solid Diperlukan
Kolaborasi antara pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan sekolah bebas perundungan. Menteri Pendidikan menjelaskan bahwa selain regulasi, perlu ada penguatan dari sisi praktik di lapangan. Misalnya, guru harus menjadi model perilaku yang baik, serta siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan diri. Masyarakat juga dianjurkan untuk menjadi pengawas dan penyalur informasi tentang tindakan merundung yang terjadi di sekitar mereka.
Targetkan sekolah bebas perundungan tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga komitmen Kementerian Pendidikan. Dalam jangka pendek, program ini akan fokus pada pelatihan dan edukasi. Namun, dalam jangka panjang, upaya ini juga menuntut perubahan budaya di dalam dan di luar sekolah. “Perundungan adalah masalah yang memerlukan penyelesaian holistik, karena dampaknya bisa terasa seumur hidup,” imbuh Abdul Mu’ti. Dengan komitmen bersama, diharapkan keberhasilan targetkan sekolah bebas perundungan bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
