Momen Sejarah: Komdigi Dinonaktifkan 4,7 Juta Akun Anak di TikTok dan YouTube
Historic Moment – Dalam rangka menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 4,7 juta akun yang dimiliki anak di bawah usia 16 tahun telah dinonaktifkan oleh platform TikTok dan YouTube. Ini menjadi salah satu Historic Moment dalam upaya pemerintah untuk menjaga keamanan anak dalam penggunaan media sosial, menandai langkah penting dalam menegakkan regulasi terbaru yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2026, juga dikenal sebagai PP Tunas.
Proses Dinonaktifkan Akun Berdasarkan PP Tunas
“TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. YouTube melaporkan sebanyak 600 ribu akun pada bulan Mei. Kami berharap platform lain bisa meniru langkah serupa,” kata Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).
Menurut Meutya, PP Tunas meminta platform digital untuk melakukan evaluasi mandiri dan menindaklanjuti kebijakan perlindungan anak. Dalam Historic Moment ini, kepatuhan dari TikTok dan YouTube menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi besar mulai bergerak sesuai arahan pemerintah, menjadikan hal ini sebagai contoh yang bisa diikuti oleh platform lain.
Kebijakan ini dirancang untuk mencegah paparan berlebihan terhadap konten berbahaya yang mungkin memengaruhi perilaku dan mental anak. Dengan dinonaktifkannya 4,7 juta akun, pemerintah memberikan respons langsung terhadap isu keamanan digital yang terus berkembang. Selain itu, kebijakan ini juga berupaya memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke platform yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kebaikan.
Kolaborasi dengan Platform Digital Lain
Pemerintah tidak hanya fokus pada TikTok dan YouTube, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan ini diadopsi oleh platform digital lainnya. Menkominfo Meutya Hafid menjelaskan bahwa hingga kini, sejumlah 200 platform telah mengirimkan laporan evaluasi mandiri ke Komisi Nasional Perlindungan Data dan Informasi (Komdigi). Proses penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai risiko yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial oleh anak-anak.
Langkah dinonaktifkan akun anak ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital. Dengan Historic Moment ini, Komdigi berharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi konten yang diakses oleh anak-anak. Selain itu, perusahaan teknologi diwajibkan memberikan pelatihan dan pengoptimalan fitur yang mendukung perlindungan anak di bawah usia 16 tahun.
Kebijakan dinonaktifkan akun anak-anak tidak hanya menjadi Historic Moment untuk Komdigi, tetapi juga menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia maya. Meutya menekankan bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam ekosistem digital Indonesia, di mana keamanan anak menjadi prioritas utama. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi dasar untuk pembentukan standar nasional dalam perlindungan anak di media sosial.
Masa Depan Perlindungan Anak di Dunia Digital
Kebijakan dinonaktifkan 4,7 juta akun anak ini memicu harapan bahwa langkah serupa akan terus diambil di masa depan. Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah sedang berupaya menyelesaikan proses regulasi dengan mempercepat evaluasi risiko dari seluruh platform digital. Dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, platform, dan masyarakat, keamanan digital anak diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Menkominfo juga menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya untuk memberikan batasan, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dari platform digital. Dengan Historic Moment yang telah tercapai, Komdigi berharap masyarakat digital lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Hal ini menjadi langkah awal menuju sebuah lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi seluruh kalangan, khususnya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
