Pramono Akan Tindak Tegas Sekolah Swasta yang Masih Pungut Biaya Meski Berstatus Gratis
Topics Covered: Pemerintah DKI Jakarta, melalui Gubernur Pramono Anung, menegaskan akan menindak tegas sekolah swasta yang masih menerapkan pungutan biaya meskipun telah tergabung dalam program sekolah gratis. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Jakarta Timur, pada Jumat (8/5). Menurut Pramono, pemerintah tidak akan mengambil langkah penundaan apabila sekolah swasta tidak mematuhi kebijakan ini. “Kita harus pastikan semua sekolah yang terdaftar sebagai gratis benar-benar memberikan fasilitas tanpa biaya tambahan,” tambahnya.
“Program sekolah gratis ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi, sekolah swasta harus bisa menjadi bagian dari solusi, bukan pembuat masalah,” ujar Pramono dalam wawancara tersebut.
Evaluasi dan Monitoring Program Sekolah Swasta Gratis
Pramono menyebut program ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pemberdayaan pendidikan. Ia menekankan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak hanya memberikan anggaran, tetapi juga memantau langsung pelaksanaannya. “Kita akan memastikan sekolah swasta tidak memanfaatkan kebijakan ini untuk mengumpulkan dana tambahan yang tidak diperbolehkan,” jelasnya. Dalam proses ini, komite yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta akan menjadi mitra utama dalam mengawasi pelaksanaan program.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengalokasikan dana hingga lebih dari Rp200 miliar untuk program sekolah gratis. Anggaran ini digunakan untuk mendukung 103 sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencakup 40 sekolah. “Tahun ini, jumlah sekolah yang mendapat fasilitas gratis diperbesar karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Jumat (17/4).
Program ini juga menargetkan pemberian fasilitas pendidikan kepada sekitar 23.694 siswa. Dengan adanya bantuan dana, sekolah swasta diharapkan bisa menjamin akses pendidikan yang lebih merata. Namun, Pramono mengingatkan bahwa keterlibatan sekolah swasta dalam program ini harus tetap aktif. “Jika ada sekolah yang tidak mematuhi, pemerintah akan menindaknya secara tegas,” tegasnya. Hal ini termasuk dalam Topics Covered yang menjadi fokus utama pemerintah DKI Jakarta saat ini.
Peran DPRD dalam Menyelaraskan Kebijakan Pendidikan
Pramono menjelaskan bahwa pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta akan menjadi langkah kunci dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan. Diskusi ini bertujuan mengupas langkah-langkah lebih lanjut untuk memperluas cakupan program dan mengatasi kendala yang muncul. “Kita tidak hanya mengevaluasi pelanggaran, tetapi juga berdiskusi tentang kebutuhan masyarakat dan strategi untuk memperkuat manfaat program,” tambahnya. Topics Covered juga akan melibatkan pihak berwenang dalam menentukan kebijakan tambahan untuk kuota siswa di tahun depan.
Program sekolah gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan bantuan dana, sekolah swasta diharapkan bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik tanpa menambah beban biaya bagi masyarakat. “Ini bukan hanya tentang biaya, tetapi juga mengenai ketersediaan sumber daya pendidikan yang lebih merata,” ujarnya. Pramono juga menyebut bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk memastikan program berjalan optimal.
Kebijakan tegas ini juga mengakui tantangan yang dihadapi sekolah swasta dalam menerapkan program gratis. Menurut Pramono, beberapa sekolah masih memungut biaya tambahan dengan alasan seperti biaya operasional atau biaya kegiatan ekstrakurikuler. “Meski alasan tersebut sah, pemerintah tetap akan memastikan sekolah swasta tidak membebankan siswa secara berlebihan,” terangnya. Topics Covered dalam program ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana dan transparansi dalam pemberian fasilitas pendidikan.
