Kekurangan Tenaga Kesehatan Hantui Jemaah, Timwas Haji DPR Buka Suara
Special Plan – Dalam rangka Special Plan 2026, Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) yang diangkat oleh DPR RI melakukan inspeksi ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah. Hasil laporan menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya, menciptakan tantangan serius bagi pelayanan kesehatan selama ibadah haji. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Mafiroh, yang menjadi anggota Timwas Haji, menjelaskan bahwa staf medis saat ini hanya sekitar 700 orang, dibandingkan dengan kebutuhan yang jauh lebih besar.
Tantangan di Tengah Penurunan Personel
Kekurangan tenaga kesehatan berdampak signifikan terhadap kemampuan staf untuk memberikan layanan optimal. Data menunjukkan bahwa setiap dokter dan perawat harus menangani rata-rata 360 hingga 445 jemaah haji dalam sehari. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan diagnosis dan kurangnya perhatian terhadap kondisi kesehatan jemaah, terutama di area rawan seperti Makkah dan Arafah. Kebijakan baru di rumah sakit Saudi yang meminta dua petugas menemani satu pasien juga menambah beban kerja.
“Situasi ini bisa memicu kelelahan yang berujung pada kesalahan klinis atau kelelahan yang berdampak pada kinerja staf,”
ungkap Nihayatul. Dalam penjelasannya, ia menyoroti bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan selama ibadah haji, yang menjadi prioritas utama dalam Special Plan 2026.
Perspektif Anggota DPR Lainnya
Netty Prasetiyani Heryawan, anggota Komisi IX DPR, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, penurunan jumlah tenaga medis bisa memperburuk situasi di masa puncak ibadah. “Dengan jumlah jemaah yang mencapai 200 ribu lebih, membutuhkan staf yang cukup untuk menangani kondisi darurat,”
katanya.
Netty menambahkan bahwa suhu panas di Arab Saudi dan dominasi jemaah lansia meningkatkan risiko penyakit, sehingga kebutuhan tenaga kesehatan menjadi lebih besar. Ia berharap pemerintah bisa mengembalikan jumlah petugas kesehatan ke level 2023 untuk memastikan keberlanjutan Special Plan.
Tindak Lanjut dari DPR
Selain memberikan laporan, Timwas Haji juga menyarankan penambahan tenaga medis melalui program pelatihan dan rekrutmen khusus. Dalam Special Plan, pemerintah diharapkan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk infrastruktur kesehatan dan pelatihan personel. Nihayatul menekankan bahwa komite akan terus memantau kondisi di lapangan dan memberikan masukan ke pihak terkait.
Kebijakan Special Plan tidak hanya melibatkan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga distribusi kebutuhan logistik, seperti alat medis dan obat-obatan. Timwas Haji menemukan bahwa beberapa titik pengawasan mengalami kekurangan bahan bantu medis. “Kami menyarankan pemerintah memastikan ketersediaan alat dan obat di setiap fasilitas,”
ujar Nihayatul.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih terarah, terutama selama masa pelaksanaan ibadah haji. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu meminimalkan risiko yang muncul akibat kekurangan tenaga medis.
Persiapan untuk Ibadah Haji 2026
Dalam Special Plan, pemerintah juga memberikan penekanan pada koordinasi antarinstansi. Timwas Haji menemukan bahwa komunikasi antara KKHI dan rumah sakit lokal di Makkah masih kurang efektif. Hal ini menyebabkan perbedaan standar layanan dan kekacauan dalam penanganan pasien. Nihayatul menyarankan pembentukan tim koordinasi yang terpusat untuk menghindari kesalahpahaman.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa jemaah haji mungkin mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan kapan saja. Timwas Haji meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan tenaga medis di setiap tahap ibadah, mulai dari pengumpulan jemaah hingga pengembalian mereka ke tanah air.
