Permintaan Percepatan Pembangunan Hunian Korban Bencana oleh Satgas PRR
Satgas PRR Minta BPBD Percepat Pembangunan –
Penyerapan Dana Stimulan dan Progres Huntap
Kepala Pos Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, kembali menegaskan kebutuhan percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana. Ia meminta seluruh jajaran BPBD kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan dana stimulan yang telah dialokasikan. “Saya minta seluruh jajaran BPBD segera akselerasi penyerapan dana dan percepat progres Huntap. Hindari penundaan lagi, serta lakukan jemput bola agar warga terdampak bisa memiliki tempat tinggal layak sebelum masa transisi berakhir,” jelasnya dalam konferensi pers Rabu (15/7). Permintaan ini terutama ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana terpenuhi tepat waktu, terutama dalam menghadapi periode transisi darurat yang akan segera berakhir.
Realisasi Dana Stimulan hingga 14 Juli 2026
Masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana di Aceh dijadwalkan berakhir pada 30 Juli 2026. Dalam situasi ini, dana stimulan menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung penyelesaian pembangunan Hunian Tetap. Berdasarkan data per 14 Juli 2026, BNPB telah menyalurkan total dana stimulan sebesar Rp653,7 miliar kepada BPBD provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp570,03 miliar sudah masuk ke rekening warga korban bencana. Namun, hingga kini realisasi belanja untuk seluruh wilayah Aceh mencapai Rp240 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sisa dana yang belum terpakai, sehingga kecepatan penggunaannya menjadi krusial agar bisa mencapai target sebelum tenggat waktu.
Kinerja BPBD di Aceh
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu mencapai Rp140,9 miliar. Sebaliknya, Gayo Lues dianggap sebagai daerah dengan progres yang relatif lambat. Safrizal ZA menyoroti bahwa daerah-daerah yang masih tertinggal harus diberikan perhatian khusus, karena kecepatan pembangunan hunian tetap akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kita harus pastikan distribusi dana berjalan optimal, bahkan untuk daerah yang masuk dalam kategori prioritas,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa BPBD bersama Satgas PRR terus berkoordinasi agar tidak ada hambatan dalam proses penyerapan dana dan pembangunan.
Target Pembangunan Hunian Tetap
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 12.671 unit Hunian Tetap untuk rumah rusak berat di Aceh. Hingga kini, terdapat 398 unit yang sedang dalam proses konstruksi dan 85 unit sudah selesai. Safrizal ZA memaparkan bahwa angka ini menunjukkan progres yang perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga agar penyelesaian dapat selesai tepat waktu. “Percepatan ini sangat kritis, karena masyarakat yang terdampak bencana masih butuh tempat tinggal yang layak sebelum masa transisi berakhir,” imbuhnya. Untuk mencapai target tersebut, Satgas PRR mengharapkan kerja sama intensif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat setempat, dalam menyelesaikan pengerjaan Hunian Tetap.
Tantangan dalam Pemulihan Pascabencana
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, beberapa tantangan tetap terjadi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan material bangunan, serta koordinasi antar instansi. Safrizal ZA menyebutkan bahwa faktor-faktor ini perlu diperbaiki agar progres pembangunan tidak terhambat. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat korban bencana tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga akses ke fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, dan jalan umum. “Hunian tetap tidak cukup hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga harus menjadi jembatan untuk pemulihan hidup mereka secara keseluruhan,” jelasnya. Karena itu, percepatan penyelesaian merupakan prioritas utama dalam upaya pemulihan.
Kolaborasi dan Inovasi untuk Mencapai Target
Untuk memastikan keberhasilan pembangunan Hunian Tetap, Satgas PRR menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih intensif antara BPBD, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Safrizal ZA juga menyebutkan bahwa beberapa inisiatif inovatif sedang dikembangkan, seperti penggunaan teknologi digital untuk memantau progres pembangunan secara real-time. Selain itu, pihaknya berencana untuk menambah jumlah tenaga teknis yang dikoordinasikan ke daerah-daerah yang kurang berkembang. “Kita juga sedang mempersiapkan mekanisme pemantauan yang lebih ketat, termasuk evaluasi berkala dari seluruh proyek,” terangnya. Dengan adanya kolaborasi dan inovasi ini, diharapkan proses rehabilitasi bisa lebih efisien, sekaligus memenuhi harapan masyarakat.
Penutup
Percepatan pembangunan Hunian Tetap bukan hanya tugas teknis, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk memulihkan kehidupan masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Satgas PRR menekankan bahwa setiap unit hunian yang selesai akan menjadi langkah nyata menuju kesejahteraan korban bencana. Safrizal ZA berharap BPBD kabupaten/kota bisa memenuhi target yang ditetapkan, karena jika tidak, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memulihkan kondisi hidup mereka. “Kita harus segera tindak lanjuti, karena setiap hari yang terlewat berarti kesempatan yang hilang,” pungkasnya. Dengan kerja keras dan komitmen yang sama, Aceh diyakini akan mampu menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap sesuai target yang ditetapkan.
