Timwas DPR Minta Petugas Haji Lebih Cermat untuk Hindari Kecelakaan Serupa
Key Issue – Kasus kematian Muhammad Firdaus, seorang jemaah haji Indonesia berusia 72 tahun dari Kloter JKG-27, menjadi perhatian serius Tim Pengawas Haji DPR 2026. Tim ini menyampaikan kekecewaan terhadap kejadian tersebut setelah jemaah tersebut dilaporkan hilang di Arab Saudi dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dalam wawancara di Mekkah, Sabtu (23/5) malam, anggota Timwas Haji DPR yang juga Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menyoroti kegagalan dalam pengawasan selama pelaksanaan ibadah haji.
Kasus Meninggalnya Muhammad Firdaus Jadi Sorotan Timwas Haji DPR 2026
Timwas Haji DPR 2026 mengungkapkan kekecewaan terhadap kejadian kematian Muhammad Firdaus, yang terjadi setelah jemaah tersebut dilaporkan hilang selama perejalanan ke Arab Saudi. Kematian Firdaus, yang ditemukan di wilayah perbukitan Jabal Kudai, menimbulkan kekhawatiran karena petugas haji seharusnya bisa mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Marwan Dasopang menilai ada kekurangan dalam pengelolaan kegiatan haji, khususnya dalam menjaga keselamatan jemaah yang berusia lanjut.
“Kita prihatin dan miris, ada jemaah yang hilang, begitu ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Kalau terkait dengan nyawa manusia, rasa-rasanya kok seperti terabaikan. Padahal kita punya petugas yang dikirim ke sini dan terlatih. Ada jemaah tersesat, tidak tahu kembali seperti apa, itulah yang membuat kita menjadi miris. Ini tidak boleh terjadi. Urusan meninggal bukan urusan kita, tapi urusan meninggal karena kelalaian, wah itu memperhatinkan sekali,”
Dalam pernyataannya, Marwan menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan emosi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berlaku. Ia menekankan bahwa keselamatan jemaah haji seharusnya menjadi prioritas utama, terutama selama fase-fase kritis seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurutnya, kegagalan dalam mengawasi pergerakan jemaah, terutama lansia, bisa berujung pada tragedi yang tidak terduga.
Langkah untuk Mencegah Terulangnya Kejadian Serupa
Agar kasus Firdaus tidak terulang, Marwan meminta petugas haji lebih teliti dalam melakukan tugas mereka. Ia mengingatkan bahwa tidak semua jemaah haji memiliki kemampuan untuk bergerak mandiri, terutama lansia yang rentan mengalami kelelahan atau kebingungan. “Jangan sampai lansia dibiarkan bergerak sendiri. Tidak bisa bertanya, tidak bisa membaca, bahkan apa? kemampuan untuk bergerak sudah tidak memungkinkan. Ini tidak boleh terjadi, apalagi besok,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kinerja petugas, Marwan menyarankan adanya koordinasi yang lebih baik antara tim pengawas, petugas lokasi, dan pihak-pihak terkait. Ia menekankan perlunya pengecekan berkala terhadap keberadaan jemaah, terutama di area-area yang rawan seperti perbukitan atau terowongan. “Ini harus hati-hati, para petugas diaktifkan semua simpul agar jemaah tidak ada yang tersesat,” tambahnya.
Timwas Haji DPR 2026 juga mengungkapkan bahwa kejadian ini mengingatkan kembali pentingnya persiapan yang matang sebelum pelaksanaan ibadah haji. Menurut Marwan, sistem komunikasi dan pengawasan perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Ia mengatakan bahwa kehilangan nyawa manusia dalam kegiatan ibadah haji adalah hal yang serius, dan setiap langkah kecil bisa mengurangi risiko.
Penemuan Jenazah dan Tanggung Jawab Pihak Terkait
Sebelumnya, Muhammad Firdaus Akhlan dilaporkan hilang pada 22 Mei. Jenazahnya ditemukan oleh otoritas Arab Saudi di wilayah Jabal Kudai, yang berjarak sekitar 2,5 km dari tempat pemondokannya di kawasan Misfalah. Kematian Firdaus menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan selama perejalanan jemaah haji. Marwan menilai bahwa kejadian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pengawasan di masa depan.
Menurut Marwan, kegagalan dalam mengawasi jemaah haji seperti Firdaus menunjukkan adanya kelelahan atau kekurangan dalam sistem komunikasi. Ia menekankan bahwa petugas haji harus terlatih secara optimal, tidak hanya dalam teknis, tetapi juga dalam menghadapi situasi darurat. “Kita perlu memilah mana jemaah yang mampu menjalani ibadah mandiri dan mana yang perlu didampingi. Tidak bisa hanya mengandalkan satu titik, semua simpul harus terhubung dan bekerja sama,” jelasnya.
Koordinasi dan Evaluasi untuk Perbaikan
Kasus Firdaus menjadi contoh nyata bagaimana kehati-hatian dalam pengawasan bisa meminimalkan risiko kecelakaan. Marwan menyampaikan bahwa setiap kesalahan kecil dalam pengelolaan petugas haji bisa berdampak besar pada keselamatan jemaah. Ia menyarankan adanya pelatihan tambahan bagi petugas, terutama untuk menghadapi situasi seperti di Arafah, yang memiliki kerumunan manusia yang sangat padat.
Timwas Haji DPR 2026 juga mengungkapkan bahwa kejadian ini menunjukkan pentingnya sistem pendampingan yang lebih intensif. Marwan menekankan bahwa petugas haji perlu lebih peka terhadap kebutuhan jemaah, terutama lansia yang mungkin mengalami gangguan kesehatan atau orientasi selama perejalanan. “Kita harus memastikan bahwa setiap jemaah memiliki jalur yang jelas dan dukungan yang memadai, agar tidak sampai kehilangan arah atau terjebak dalam keadaan kritis,” ujarnya.
Dalam rangka menghindari kejadian serupa, Marwan menyarankan adanya evaluasi berkala terhadap prosedur pengawasan haji. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara semua pihak, termasuk tim pengawas, otoritas Arab Saudi, dan pihak penyelenggara haji di Indonesia. “Kasus Firdaus harus menjadi pembelajaran, agar ke depan kita bisa lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul,” tambahnya.
Dengan adanya tim pengawas seperti Timwas Haji DPR 2026, diharapkan adanya peningkatan kualitas pengawasan selama pelaksanaan ibadah haji. Marwan menyampaikan bahwa kejadian ini memicu perbaikan sistem yang lebih humanis dan responsif. Ia menilai bahwa kematian jemaah haji bukan hanya kecelakaan, tetapi juga hasil dari kelalaian dalam pengawasan yang
