Purbaya Bantah Pakai Koramil-Babinsa untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Purbaya Klarifikasi Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Sektor Perpajakan

Kabarberita911.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menepis kabar bahwa aparat keamanan akan dilibatkan dalam proses penagihan maupun peningkatan penerimaan pajak. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Babinsa serta Bhabinkamtibmas hanya bersifat opsional, yakni ketika petugas pajak memerlukan perlindungan selama melaksanakan tugas di lapangan.

Pakai Koramil sama Babinsa itu tidak pernah kita gunakan. Itu mungkin di sana salah kebijakan atau apa, yang jelas enggak akan kita pakai itu.

Ungkapan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Rabu (5/8). Ia menekankan bahwa keterlibatan aparat keamanan bersifat reaktif, bukan sebagai bagian dari mekanisme pemungutan pajak secara langsung.

Ketika Petugas Pajak Menghadapi Gangguan

Purbaya menambahkan bahwa kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya diperlukan dalam situasi tertentu. Misalnya, apabila petugas pajak mengalami gangguan fisik dari masyarakat, maka aparat keamanan akan turun tangan untuk mengamankan petugas tersebut. Hal ini dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

Selain itu, Menkeu juga membantah keras anggapan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas digunakan sebagai alat untuk mendongkrak pendapatan negara dari sektor perpajakan. Menurutnya, kedua aparat tersebut tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai cara-cara pengambilan pajak.

Enggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak. Mereka juga enggak ngerti gimana ngambil pajaknya.

Konteks Surat Edaran DJP

Klarifikasi Purbaya ini menyusul adanya polemik publik terkait Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SE tersebut mengatur koordinasi antara DJP dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya telah menegaskan bahwa kerja sama ini hanya bersifat koordinasi lintas instansi untuk memperoleh informasi. Bukan untuk melakukan pemeriksaan maupun penagihan pajak kepada wajib pajak.

Ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi enggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja.

Bimo juga menjelaskan bahwa koordinasi ini bukan merupakan kebijakan baru. Praktik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020, sedangkan surat edaran yang diterbitkan hanya bertujuan untuk memperjelas mekanisme pelaksanaannya di internal DJP. Pernyataan Bimo disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Selasa (21/7).